Mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte, akan diadili setelah ICC mengonfirmasi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan

Duterte wearing headphones and a suit, seen through a virtual meeting screen

Sumber gambar, International Criminal Court / Handout/Anadolu via Getty Images

Keterangan gambar, Rodrigo Duterte, mantan presiden Filipina, dituduh melakukan pembunuhan di luar proses hukum terhadap ribuan orang dalam kampanye "perang melawan narkoba" yang digagasnya.
    • Penulis, Koh Ewe
    • Melaporkan dari, Singapore
    • Penulis, Virma Simonette
    • Melaporkan dari, Manila
  • Waktu membaca: 3 menit

Mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte, akan diadili atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan setelah hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengonfirmasi dakwaan terhadapnya.

Duterte, yang kini berusia 81 tahun, dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan di luar proses hukum terhadap ribuan orang dalam kampanye "perang melawan narkoba" yang mematikan antara 2011 hingga 2019.

ICC dalam pernyataannya pada Kamis menyebut dakwaan tersebut "dikonfirmasi secara bulat" oleh hakim pra-peradilan, yang menilai ada "alasan substansial untuk percaya" bahwa Duterte melakukan kejahatan yang dituduhkan.

Mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menolak mengakui proses hukum ICC dengan alasan bahwa pada 2019, saat masa kepresidenannya, Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma—perjanjian dasar pembentukan ICC.

Namun pada Rabu, hakim di Majelis Pra-Peradilan ICC memutuskan pengadilan tetap dapat mendengarkan kasus Duterte, karena dugaan kejahatan terjadi antara 2011 hingga 2019, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC.

Menurut ICC, hakim juga telah memberi izin lebih dari 500 korban untuk ikut serta dalam proses persidangan.

Sejumlah aktivis unjuk rasa di luar Kantor Kejaksaan Kota Quezon, 4 Desember 2023, menuntut agar mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dituntut secara hukum atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.

Sumber gambar, Ezra Acayan/Getty

Keterangan gambar, Sejumlah aktivis unjuk rasa di luar Kantor Kejaksaan Kota Quezon, 4 Desember 2023, menuntut agar mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dituntut secara hukum atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.

Inti dari persidangan ini adalah kampanye "perang melawan narkoba" Duterte, yang menurut kelompok hak asasi manusia menargetkan dan menewaskan para pengedar berskala kecil dan gagal menyentuh jaringan besar.

Duterte membantah tuduhan itu, menyebut dakwaan itu sebagai "kebohongan yang keterlaluan". Kepolisian Filipina bersikeras bahwa mereka hanya menembak dalam rangka membela diri.

Lewatkan Paling banyak dibaca dan terus membaca
Paling banyak dibaca

Akhir dari Paling banyak dibaca

Duterte (kiri) yang kala itu menjabat wali kota di Davao dipotret memegang senjata api.

Sumber gambar, Reuters

Keterangan gambar, Duterte (kiri) yang kala itu menjabat wali kota di Davao dipotret memegang senjata api.

Baca juga:

Tim pengacara Duterte sebelumnya berargumen bahwa dia tidak layak mengikuti proses ICC karena mengalami gangguan kognitif.

Namun hakim ICC menolak klaim tersebut dan, merujuk pada pendapat pakar medis, menyatakan Duterte dianggap mampu mengikuti persidangan serta menjalankan hak-hak proseduralnya.

Kedatangan Duterte di Den Haag tahun lalu, setelah ditangkap di bandara Manila, terjadi menyusul keretakan hubungan dengan putrinya, Sara Duterte, dan presiden petahana Ferdinand Marcos Jr.