Myanmar hadapi putusan bersejarah Mahkamah PBB terkait genosida Muslim Rohingya

Sumber gambar, Getty Images
- Penulis, Jonathan Head
- Peranan, Koresponden Asia Tenggara
- Telah diterbitkan
- Waktu membaca: 7 menit
Ketika para hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Kamis ini membacakan putusan dalam kasus genosida yang diajukan Gambia terhadap Myanmar tujuh tahun silam, mereka berpotensi mencatat sejarah.
Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948, setelah tragedi Holocaust Nazi, puluhan individu telah berhasil dituntut dan dihukum atas kejahatan genosida dalam berbagai konflik, termasuk di Rwanda dan bekas Yugoslavia.
Namun hingga kini, belum pernah ada negara yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan internasional atas tindakan genosida.
"Ini akan menjadi putusan yang sangat bersejarah apabila Gambia memenangkan kasus ini," kata Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia dalam perkara melawan Myanmar di ICJ.
"Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara."
Pengusiran massal warga Rohingya dari Negara Bagian Rakhine pada Agustus dan September 2017, tak diragukan lagi, merupakan operasi militer yang berlangsung dengan tingkat kekejaman yang luar biasa.
Saya termasuk di antara segelintir kecil jurnalis yang menyaksikan langsung pembakaran desa-desa Rohingya secara sengaja di Rakhine, sekaligus penderitaan mendalam ratusan ribu orang yang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.
Kesaksian mereka tentang pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan massal yang dilakukan oleh tentara Myanmar telah didokumentasikan secara luas oleh berbagai kelompok hak asasi manusia dan misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam berbagai kesempatan, saya juga mewawancarai warga etnis Rakhine mengenai permusuhan mereka terhadap populasi Muslim di wilayah tersebut, serta mendokumentasikan penghancuran sistematis sisa-sisa desa Rohingya oleh negara Myanmar.
Namun pertanyaan yang kini diajukan di hadapan pengadilan tertinggi PBB, ICJ, adalah: apakah seluruh rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai genosida?

Sumber gambar, Getty Images
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Mahkamah Internasional (ICJ) dibentuk pada 1945 untuk membantu menyelesaikan sengketa antarnegara, bukan untuk mengadili kejahatan internasional.
Akan tetapi, pengadilan ini dipilih untuk menangani kasus serangan terhadap warga Rohingya di Myanmar karena hanya sedikit jalur hukum lain yang tersedia bagi para korban untuk mencari keadilan.
Pemerintah Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan semata-mata merupakan respons terhadap aksi teror yang dilakukan kelompok militan Rohingya melalui apa yang mereka sebut sebagai "operasi pembersihan" militer.
Sebuah laporan PBB pada 2018, yang didasarkan pada ratusan wawancara, menyimpulkan bahwa taktik yang digunakan militer Myanmar "sangat tidak proporsional dibandingkan dengan ancaman keamanan yang sebenarnya".
Laporan itu menyatakan bahwa para petinggi militer Myanmar harus diselidiki atas dugaan genosida di Negara Bagian Rakhine dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah lain. Myanmar menolak temuan tersebut.
Karena Myanmar bukan negara pihak dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tidak memungkinkan untuk mengajukan perkara di lembaga tersebut terhadap para pejabat yang dituduh melakukan kekejaman di Rakhine.
Sebagai gantinya, pada November 2019, Gambia, dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC), mengajukan gugatan ke ICJ. Gambia berargumentasi bahwa seluruh negara terikat oleh Konvensi Genosida, sehingga semua negara memiliki kepentingan untuk menegakkan konvensi tersebut.
Gambia menuduh negara Myanmar, bukan hanya militernya, telah melakukan genosida.
Baca juga:
Argumen ini merupakan terobosan dalam hukum internasional. Untuk pertama kalinya, sebuah negara yang tidak terdampak secara langsung oleh suatu tindakan mengklaim memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena pelanggaran terhadap konvensi sepenting itu secara tidak langsung memengaruhi seluruh komunitas internasional.
Myanmar menolak argumentasi tersebut. Namun, para hakim ICJ memutuskan bahwa Gambia memiliki hak dan kapasitas hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Sumber gambar, Getty Images
Kasus ini menarik perhatian dunia yang lebih luas ketika peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, yang saat itu memimpin pemerintahan sipil terpilih Myanmar, memilih untuk secara langsung memimpin pembelaan hukum negaranya di Den Haag. Keputusan tersebut menuai kritik luas.
Pengaruh Suu Kyi terhadap tindakan militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine saat itu memang sangat terbatas. Namun, penolakannya untuk mengecam operasi militer tersebut mengecewakan banyak pihak yang sebelumnya mengagumi keberanian dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Sejak ia digulingkan melalui kudeta pada 2021 dan kemudian ditahan, pembelaan Myanmar di ICJ dipimpin oleh tim hukum baru yang ditunjuk oleh junta militer.
Secara historis, membuktikan terjadinya genosida merupakan hal yang sangat sulit. Para hakim menerapkan standar pembuktian yang sangat tinggi dalam perkara semacam ini.
Biasanya, jika tidak terdapat program genosida yang secara eksplisit dinyatakan, seperti yang dilakukan rezim Nazi, para hakim mengharuskan bukti yang diajukan di pengadilan menunjukkan bahwa satu-satunya kesimpulan yang masuk akal dari tindakan para terdakwa adalah adanya niat untuk melakukan genosida.
Ketika Bosnia-Herzegovina mengajukan gugatan genosida terhadap Serbia di ICJ pada 1993, pengadilan membutuhkan waktu 14 tahun untuk menyimpulkan bahwa meskipun peristiwa seperti pembantaian Srebrenica pada 1995 memang merupakan tindakan genosida, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa negara Serbia memiliki niat genosida. Namun Serbia dinyatakan gagal mencegah terjadinya genosida.
Pengacara Myanmar dan Aung San Suu Kyi mengemukakan argumen yang serupa.
Suu Kyi menyatakan bahwa tim hukum Gambia telah keliru menggambarkan konflik dan operasi militer yang kompleks tersebut. Ia berpendapat bahwa meskipun kemungkinan telah terjadi kejahatan perang terhadap warga Rohingya, hal itu tidak secara otomatis membuktikan adanya niat untuk melakukan genosida.

Sumber gambar, Getty Images
Tapi, Arsalan Suleman meyakini bobot bukti yang dikumpulkan timnya cukup kuat untuk memenuhi standar pembuktian yang tinggi tersebut.
"Apa yang kami sajikan kepada pengadilan adalah sejarah panjang diskriminasi terhadap Rohingya, dan bagaimana sejarah itu, serta berbagai kebijakan yang terkait dengannya, memberikan konteks untuk memahami bahasa, retorika, propaganda, dan kebijakan pemerintah yang menjadi bagian dari 'operasi pembersihan' pada 2017," kata Suleman.
"Kami membahas Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, serta rangkaian kebijakan diskriminatif yang semakin mengekang akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, mata pencaharian, dan kebebasan bergerak. Semua itu membuat kehidupan Rohingya menjadi sangat sulit dan, menurut argumentasi kami, merupakan salah satu dari sejumlah indikator adanya niat genosida."
Baca juga:
Lalu, apa yang akan terjadi jika mahkamah memutuskan memenangkan gugatan Gambia?
Myanmar akan menghadapi cap sebagai negara yang melakukan "kejahatan di atas segala kejahatan", sejajar dengan pelaku genosida yang telah tercatat dalam sejarah seperti Jerman Nazi, milisi Hutu di Rwanda, dan pasukan Serbia Bosnia yang bertanggung jawab atas pembantaian di Srebrenica.
Hal itu dapat dipandang sebagai kemunduran bagi Min Aung Hlaing, jenderal yang kini memimpin Myanmar dan merupakan tokoh yang paling bertanggung jawab atas operasi militer pada 2017. Dalam beberapa bulan terakhir, ia berupaya memperbaiki citra internasionalnya yang telah lama tercoreng.
Tidak ada mekanisme banding terhadap putusan ICJ. Namun, tidak ada pula sanksi otomatis yang langsung mengikuti putusan mahkamah tersebut.
Pemimpin junta Myanmar itu saat ini lebih berfokus pada upaya memulihkan hubungan dengan negara-negara tetangga di Asia, yang kemungkinan tidak akan terlalu memedulikan putusan semacam itu.
Sebaliknya, ia tampak jauh kurang menaruh perhatian pada upaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat, yang selama ini lebih menaruh perhatian pada isu akuntabilitas dan hak asasi manusia.

Sumber gambar, Getty Images
Namun, bagi diaspora Rohingya yang tersebar di berbagai negara, putusan ini memiliki arti yang sangat besar.
"Ini seperti pengakuan resmi atas penderitaan kami," kata Mohammed Nowkim, seorang Rohingya yang terusir dari kota Buthidaung di Negara Bagian Rakhine pada 2017 dan kini tinggal di Kanada.
"Bagi warga Rohingya, persidangan ini merupakan momen pengakuan atas penderitaan kami setelah bertahun-tahun mengalami penyangkalan. Rohingya telah menunggu keadilan selama puluhan tahun, bukan hanya tahun ini."
Ia dan para aktivis Rohingya lainnya berharap putusan yang memenangkan Gambia akan mendorong negara-negara lain mengambil langkah yang lebih terkoordinasi untuk mencari solusi yang memungkinkan mereka kembali ke Negara Bagian Rakhine secara aman.
Saat ini, lebih dari satu juta warga Rohingya masih terjebak di kamp-kamp pengungsian yang memprihatinkan di Bangladesh. Mereka tidak diizinkan bekerja, sementara dukungan pendanaan internasional terus menyusut.
Namun, hambatan untuk mewujudkan harapan tersebut sangat besar.
Negara Bagian Rakhine telah porak-poranda akibat konflik antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak Tentara Arakan (Arakan Army), yang kini menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Kelompok itu didukung oleh penduduk asli etnis Rakhine yang pada umumnya sangat menentang gagasan kembalinya warga Rohingya.
Banyak desa Rohingya telah hancur sepenuhnya. Di saat yang sama, perhatian dan dukungan internasional terhadap nasib mereka juga semakin memudar dari tahun ke tahun.
Bahkan putusan genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pengadilan tertinggi dunia sekalipun tidak akan dengan sendirinya mengubah kenyataan tersebut.

































