RUU Perampasan Aset segera disahkan DPR – 'Harus kuat melawan korupsi, bukan memperbesar kesewenang-wenangan aparat'

Sumber gambar, ANTARA FOTO
- Penulis, Heyder Affan
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
- Telah diterbitkan
- Waktu membaca: 10 menit
RUU Perampasan Aset segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Mengapa kelompok sipil khawatir ada potensi penyalahgunaan kewenangan aparat setelah undang-undang ini disahkan?
Komisi III DPR dan pemerintah dalam rapat kerja di parlemen telah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11).
Mereka sepakat membawa RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.
Mulai digagas 23 tahun lalu, RUU ini sejak awal disuarakan oleh pegiat anti korupsi, tetapi tidak benar-benar untuk segera direalisasikan secepatnya.
Mulai diajukan ke DPR pada 2010, dan penyusunan draf dan naskah akademik mulai berjalan sejak September 2025 hingga Januari 2026.
Puncaknya, pembahasan RUU Perampasan Aset direspons cepat oleh para politikus di DPR setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil pada Agustus 2026 lalu.
Para demonstran mengultimatum RUU itu disahkan sebelum 15 Desember 2026.
Kini, setelah pembahasannya di DPR rampung, Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej berkata masyarakat menaruh harapan besar pada RUU ini.
"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil," kata Eddy di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (18/11).
Sementara, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengklaim bahwa pihaknya sudah "memproteksi" undang-undang ini dari kemungkinan digunakan sebagai alat kekuasaan dan pemerasan oleh aparat hukum.
"Terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum, sudah kita proteksi," kata politisi Partai Gerindra, yang juga Ketua Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Rabu (18/11).
Habiburokhman tidak merinci keterangannya.
Kekhawatiran potensi penyalahgunaan kewenangan aparat itu disuarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Hasil telaah YLBHI atas draf RUU itu menunjukkan adanya "persoalan serius".
Mulai hukum acara, perlindungan HAM, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, serta potensi penyalahgunaan kewenangan aparat, demikian YLBHI dalam situs resminya.
YLBHI menilai, draf itu sudah mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, akuntabilitas, serta mengatur non-conviction-based forfeiture (NCBF).
"Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya," kata YLBHI.
"RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," demikian YLBHI.
Apa saja poin-poin penting dalam RUU Perampasan Aset? Dan pasal-pasal mana saja yang dianggap berpotensi melahirkan permasalahan baru?

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Baca juga:
- DPR janji sahkan RUU Perampasan Aset 15 Desember 2026, tapi mengapa pegiat antikorupsi cemas dan poin-poin krusial apa saja yang hilang?
- Apa itu RUU Perampasan Aset dan kenapa banyak dibicarakan?
- Di balik RUU Perampasan Aset: Kisah buron kakak Edy Tansil dan 'ketakutan dipakai sebagai alat gebuk negara'
Apa 10 poin penting dalam RUU Perampasan Aset?
Ketua Komisi III DPR dan Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman membeberkan 10 poin penting pokok dalam rancangan undang-undang itu.
Pertama, prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.
Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
Termasuk di dalamnya, tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
Misalnya, investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

Sumber gambar, ANTARA/Ardiansyah
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Ketiga, penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Keempat, pengaturan prosedur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang di mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beretika baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
Keenam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Ketujuh, tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian atau pelepasannya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fauzan
Kedelapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat pendegah hukum.
Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Apa saja yang akan diatur dalam RUU Perampasan Aset?
Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkap tujuh poin aturan dalam RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi:
- Tindak pidana korupsi
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika
- Tindak pidana pendanaan terorisme
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya
- Tindak pidana perdagangan orang
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas;
3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture);
4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden;
5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel;
6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Mengapa YLBHI mengkritik draf akhir RUU Perampasan Aset?
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai UU Perampasan Aset diperlukan untuk memberantas korupsi, kejahatan ekonomi, dan memulihkan hasil kejahatan.
Tetapi, hasil telaah YLBHI atas draf RUU ini, mereka menemukan persoalan serius dalam hukum acara, perlindungan HAM, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, dan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.
Draf memang mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, akuntabilitas, serta mengatur non-conviction-based forfeiture (NCBF).
"Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya," demikian YLBHI dalam rilis resminya, Rabu (18/11).

Sumber gambar, AFP/BAY Ismoyo
Bagi YLBHI, dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semestinya semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya.
"RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," kata YLBHI.
Berikut tujuh hal yang dikritisi YLBHI dalam RUU tersebut:
- Penyalahgunaan Wewenang dan Perlindungan Pembela HAM
Bagi YLBHI, risiko penyalahgunaan bukan kekhawatiran hipotesis.
Dari pengalaman pendampingan LBH-YLBHI selama ini menunjukkan kewenangan pidana berulang kali bersinggungan dengan tindakan kriminalisasi.
Mulai kriminalisasi pada aksi protes, konflik agraria, perjuangan lingkungan, pembelaan masyarakat adat, hingga kelompok kritis.
Demikian pula, "pemblokiran rekening atau penyitaan aset dapat menjadi penghukuman sebelum putusan," kata YLBHI.

Sumber gambar, BBC Indonesia/Silvano Hajid
"Bagi organisasi masyarakat sipil, serikat, lembaga bantuan hukum, pembela lingkungan, atau komunitas korban, tindakan tersebut bahkan dapat melumpuhkan seluruh kegiatan," demikian rilis YLBHI dalam situs resminya
Risiko ini makin nyata karena definisi "korporasi" mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, hingga perkumpulan tidak berbadan hukum.
Bagi YLBHI, RUU harus memuat perlindungan tegas agar rezim perampasan aset tidak menjadi instrumen pembalasan hingga kriminalisasi.
"Atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, organisasi bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil."
- Hak atas Bantuan Hukum, Pembuktian, dan Kontrol Pengadilan
Pasal 30 ayat (5) melarang tersangka atau terdakwa yang melarikan diri/DPO, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan/atau advokatnya mengajukan keberatan.
"Ketentuan ini harus dihapus," tegas YLBHI.
Alasannya, status DPO dapat menjadi dasar agar NCBF berjalan tanpa kehadiran seseorang.

Sumber gambar, BBC Indonesia/Silvano Hajid
Namun demikian, status itu tidak boleh menghapus hak atas bantuan hukum dan hak menguji dasar perampasan.
Lebih lanjut dalam hasil telaah YLBHI, draf RUU tersebut juga belum menetapkan secara jelas ambang pembuktian awal yang harus dipenuhi negara, sebelum beban pembuktian bergeser kepada pihak yang keberatan.
"Negara harus lebih dulu menunjukkan hubungan yang kredibel antara aset dan tindak pidana serta membuktikan bahwa pemblokiran atau penyitaan diperlukan dan proporsional," jelas YLBHI.
Dikatakan, mekanisme pembuktian terbalik tidak boleh menjadi izin untuk menyita lebih dulu dan mencari pembenaran kemudian.
Izin pengadilan atas pemblokiran dan penyitaan juga harus menjadi kontrol yudisial yang nyata, ujar mereka.
Hakim wajib menilai hubungan aset dengan tindak pidana, kebutuhan, proporsionalitas, dampak kepada pihak ketiga, dan kemungkinan tindakan yang lebih ringan.
Selain itu, upaya hukum tidak boleh berhenti pada kasasi; harus tersedia satu tingkat pemeriksaan ulang terhadap fakta dan hukum.
- Kerahasiaan Profesi dan Pertanggungjawaban Aparat
Pasal 13 dan Pasal 14 memberi kewenangan luas kepada penyidik untuk meminta dokumen dan mewajibkan penyerahan dokumen asli.
Di mata YLBI, hal itu belum cukup melindungi komunikasi advokat-klien, dokumen bantuan hukum, sumber jurnalistik, rekam medis, identitas korban dan saksi, serta data sensitif pembela HAM.
Karenanya, "RUU harus menjamin kerahasiaan profesional dan perlindungan sumber, dengan pengecualian yang hanya dapat dibuka melalui kontrol pengadilan yang ketat."
Pasal 52 juga belum cukup, kata YLBHI.
Apabila penyalahgunaan kewenangan menyebabkan rekening diblokir, aset disita, usaha berhenti, atau organisasi lumpuh, tidak cukup menyebut aparat "dapat dikenai sanksi".
"Harus ada akibat hukum nyata: pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti kerugian, rehabilitasi, larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban individual aparat," jelas mereka.
- Hapus pidana mati dan perluas kejahatan sistematis yang dijangkau
YLBHI menolak dimasukkannya pidana mati bagi pelaku korupsi dalam Pasal 4 ayat (2).
Musababnya, ketentuan ini tidak relevan dengan tujuan pemulihan aset dan bertentangan dengan perkembangan standar HAM internasional yang membatasi pidana mati pada kejahatan paling serius yang melibatkan pembunuhan disengaja.
"Pemberantasan korupsi tidak membutuhkan populisme penghukuman mati, melainkan pemulihan aset, pemutusan jaringan korupsi, dan penghapusan impunitas," tegas YLBHI.
Sebaliknya, YLBHI mempertanyakan tidak disebutnya secara eksplisit pencucian uang, kejahatan lingkungan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan kejahatan ekonomi lain.
Pencucian uang justru merupakan mekanisme utama untuk menyembunyikan hasil kejahatan, kata mereka.
Menurut YLBHI, rezim perampasan aset juga semestinya dapat mengejar keuntungan dari kejahatan sumber daya alam yang membuat masyarakat kehilangan tanah, ruang hidup, dan penghidupan.
- Badan pengelola dan pengawas tidak boleh menjadi pusat kekuasaan baru
Pasal 53 menyatakan pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden, sementara desain kelembagaannya diserahkan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden.
Padahal badan ini, demikian YLBHI, dapat menyimpan, menilai, mengembangkan, menggunakan, menjual, dan mengembalikan aset, termasuk sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Didik Suhartono
"Struktur, batas kewenangan, pengangkatan pimpinan, konflik kepentingan, audit, keterbukaan, dan tanggung jawab atas aset yang rusak, hilang atau salah kelola harus diatur tegas dalam undang-undang," tuntut YLBHI.
Hal yang sama berlaku pada badan pengawas.
"Jika Presiden mengusulkan, mengangkat, memberhentikan, sekaligus menetapkan pimpinannya, independensinya patut dipertanyakan," kata mereka.
Karenanya, seleksi harus terbuka, melibatkan unsur masyarakat sipil, ahli HAM, akademisi, dan profesional independen.
"Jangan sampai RUU yang dimaksudkan mengambil kembali hasil kejahatan justru membentuk pusat penguasaan aset baru yang lemah pengawasan," tandas YLBHI .
- Rumusan lentur membuka ruang pasal karet
Lebih lanjut, YLBHI menemukan norma yang terlalu lentur, antara lain frasa penipuan atau penggelapan yang "berdampak pada perekonomian masyarakat luas", tanpa ukuran mengenai cakupan masyarakat, besarnya dampak, dan cara pembuktiannya.
Istilah aset yang "diduga" sebagai aset tindak pidana juga harus disertai ambang dugaan yang objektif, kata YLBI.
Pasal 5 bahkan memungkinkan perampasan terhadap aset yang dialihkan kepada pihak lain.
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pihak lain itu adalah pasangan, anak, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman.
Bagi YLBHI, hubungan keluarga atau sosial tidak boleh dengan sendirinya menjadi dasar perampasan.
Negara harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana dan melindungi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.
"Semakin besar daya paksa negara, semakin presisi norma harus membatasinya," demikian YLBHI.
- Pemulihan aset harus berorientasi pada korban dan keadilan sosial
Draf RUU ini telah membuka kemungkinan aset dikembalikan kepada korban atau digunakan untuk pemulihan masyarakat.
"Arah ini harus diperkuat. Asset recovery tidak boleh direduksi menjadi revenue recovery," kata YLBHI.
"Dalam perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, atau korupsi pelayanan publik, terdapat korban yang kehilangan hak, ruang hidup dan sumber penghidupan.

Sumber gambar, AFP via Getty
"Hasil perampasan harus memprioritaskan restitusi korban, pemulihan masyarakat terdampak, rehabilitasi lingkungan, dan pemulihan hak sosial, bukan semata penerimaan negara," tandas YLBHI.
Karena itulah, YLBHI kemudian mendesak DPR dan Pemerintah membuka draf resmi dan seluruh proses pembahasan serta menjamin partisipasi publik yang bermakna.
Bagi YLBHI, Indonesia membutuhkan Undang-Undang Perampasan Aset yang kuat.
"Namun kekuatan hukum tidak hanya diukur dari seberapa cepat negara membekukan rekening atau seberapa banyak harta dapat dirampas," kata mereka.
Ukuran negara hukum adalah apakah negara mampu mengejar kekayaan hasil kejahatan tanpa menciptakan kesewenang-wenangan baru, demikian YLBHI.
Menurut mereka, perampasan aset harus menghentikan pelaku menikmati hasil kejahatan, bukan menjadi jalan baru untuk menghukum warga sebelum dasar perampasannya dinyatakan sah.
Ketika negara diberi kekuasaan luar biasa untuk melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengelola harta, demikian YLBHI, pertanyaan yang wajib dijawab bukan hanya berapa banyak aset yang berhasil dirampas.
"Tetapi siapa yang mengawasi mereka yang memegang kekuasaan itu dan siapa yang memulihkan warga ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan?"






























