Sudaryono resmi menjabat Kepala BGN gantikan Nanik Deyang, pengamat sebut 'tidak akan membawa perbaikan'

Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, menggantikan Nanik Deyang, disebut sejumlah pengamat "tidak akan membawa perbaikan apa-apa bahkan bisa lebih buruk" di tengah banyaknya persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebabnya, Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri pertanian merupakan orang dekat lingkaran Presiden Prabowo. Dia pernah menjadi asisten pribadi Prabowo pada 2010 dan menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sebelum dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

"Dia itu politikus, pengusaha, dan dari Partai Gerindra. Dia [ditunjuk] bukan berdasarkan meritokrasi atau capable [mampu], tapi karena nepotisme," ujar Ahli Kebijakan dan Kesehatan Pangan di MBG Watch, Isnawati Hidayah.

Setelah dilantik, Sudaryono mengakui perlu adanya perbaikan dalam tata kelola MBG termasuk transparansi. Lebih dari itu, dia menegaskan dirinya tidak mempunyai dapur MBG atau SPPG. Begitu juga keluarganya.

Apa saja pekerjaan rumah Sudaryono di tengah berbagai masalah yang dialami BGN, termasuk tuduhan korupsi?

Apa alasan Presiden Prabowo memilih Sudaryono?

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono menjadi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Sudaryono menggantikan Nanik S Deyang, yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Pelantikan Sudaryono digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/07) sore. Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pelantikan Sudaryono.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo, berkata Sudaryono dipilih karena sejak awal mengikuti program MBG sejak masih berbentuk konsep hingga dilahirkan.

Sudaryono, klaimnya, dinilai mengikuti, berdiskusi, menggagas dan mengonsep pelaksanaan tekbis MBG sebagai wamentan.

"Badan Gizi Nasional yang kegiatannya memberikan Makan Bergizi Gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian karena bagaimanapun juga, sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan Makan Bergizi Gratis itu di-support dan ditopang dalam ekosistem oleh Kementerian Pertanian," kata Prasetyo, Rabu (22/07).

Mengapa Sudaryono diragukan?

Namun, pengamat bersikap skeptis atas pemilihan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru.

Ahli Kebijakan dan Kesehatan Pangan di MBG Watch, Isnawati Hidayah, meragukan latar belakang Sudaryono yang tidak punya keahlian dalam bidang pemenuhan gizi.

Selain itu, Sudaryono dikenal sebagai "orang dekat" Prabowo di Partai Gerindra.

"Dia itu kan politikus, pengusaha, dan dari Partai Gerindra. Dia dipilih bukan berdasarkan meritokrasi, bukan karena capable [mampu]. Tapi memang nepotisme," ujarnya.

"Kami melihatnya dia ditunjuk karena memiliki jejaring [yang dekat dengan Presiden] seperti Dadan Hindayana dan Nanik Deyang…"

"Mereka memang bukan meritokrasi di bidang itu yang berhubungan dengan pemenuhan gizi anak. Buktinya Ibu Nanik, baru sebulan sudah menyerah," sambungnya.

Melihat posisi Sudaryono, Isnawati menilai sulit bagi pria tersebut untuk mengambil keputusan secara transparan, objektif, dan akuntabel alias tanpa dipengaruhi oleh "kedekatan dan kekuasaan".

Direktur Riset Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Askar Wahyudi, sependapat.

Dia berkata, penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN tak lepas dari konflik kepentingan dengan Partai Gerindra yang dia klaim memiliki sebagian besar dapur MBG.

Klaim itu sejurus dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut setidaknya ada tujuh yayasan pengelola dapur MBG yang memiliki kaitan dengan individu dari Partai Gerindra.

Itu mengapa, dia tak heran kalau pucuk pimpinan BGN tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan kesehatan atau gizi.

"Kalau dilihat dari kacamata tata kelola kelembagaan, tidak masuk [penunjukan Sudaryono]," sebut Media Askar.

Apa saja permasalahan yang harus diselesaikan Sudaryono?

Terlepas dari pro-kontra penunjukan Sudaryono, Isnawati Hidayah mengatakan persoalan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) sudah terlalu rumit.

Selain didera pusaran dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat BGN seperti Dadan Hindayana, sedari awal lembaga ini tidak punya strategi yang jelas dalam menjalankan programnya.

"Artinya mau seperti apa program makan bergizi gratis di Indonesia dan yang paling penting tata kelolanya sudah salah dari awal," ucap Isnawati.

"Ditambah para pemimpinnya tidak memiliki kepakaran dan meritokrasi di bidang itu."

Hal lain, BGN tidak pernah melakukan evaluasi dan audit terbuka setelah satu tahun lebih program MBG berjalan. Apalagi di tengah banyaknya kasus dugaan keracunan.

Merujuk laporan Komnas HAM, dalam 1,5 tahun MBG, ditemukan 449 kejadian luar biasa keracunan pangan yang berdampak pada 38.000 orang.

Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sejak awal tahun 2005 hingga April 2026, terdapat 33.626 pelajar di Indonesia mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.

"Yang paling basic, evaluasi dan audit. Sudah satu tahun lebih MBG secara serampangan berjalan. Kami masyarakat sipil menginginkan ada evaluasi, katanya saat libur sekolah, tapi faktanya tidak ada perubahan."

Persoalan lain, menurut Media Askar Wahyudi, BGN masih kelimpungan membereskan persoalan dapur-dapur MBG yang lokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Untuk diketahui, dari 27.469 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia, jumlah dapur MBG yang beroperasi di wilayah dengan stunting tertinggi seperti Papua tidak sampai 1%.

Bandingkan dengan jumlah SPPG di Jawa dengan angka stunting paling rendah, mencapai 53%.

"Padahal sebetulnya kan, lokasi SPPG itu asal-asalan karena BGN juga. Jadi bukan awalnya SPPG terbentuk karena desain kebijakan yang tepat, tapi afiliasi dan konflik kepentingan," jelas Media Askar.

"Yang penting dapurnya sekian, kemudian partai ini minta jatah. Nah sekarang setahu saya, exit plannya belum ada bagaimana dapur ini ke depan. Terus kalau yang sudah kontrak bagaimana nasibnya."

Masih terkait perkara dapur, Media Askar menilai jika Sudaryono betul-betul ingin membenahi program andalan Presiden Prabowo, maka dia dan lima pejabat baru MBG harus berani menghentikan ribuan dapur milik Polri dan TNI, bahkan yang terafiliasi dengan partai politik.

Sebab, sedari awal pembentukan dapur-dapur itu melanggar aturan terkait pengadaan barang dan jasa.

"Itu salah satu pelanggaran awal terjadi kenapa titik-titik SPPG dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan. Karena itu harusnya enggak akan terjadi kalau mengikuti aturan. Sedari awal sudah bermasalah, inkonstitusional."

"Sekarang sudah terlanjur hancur," cetusnya.

"Jadi, solusinya, hentikan semua [SPPG bermasalah]. Meskipun, saya rasa enggak mungkin berani secara politik."

Setelah penghentian dapur-dapur yang disebutnya melanggar aturan dan salah sasaran itu, barulah BGN bisa menata ulang lokasi SPPG sesuai kebutuhan dan target penerima manfaat. Semisal di daerah dengan angka stunting tinggi serta wilayah 3T.

Dengan begitu, hitungan Celios, anggaran untuk program MBG hanya membutuhkan Rp67 triliun, bukan Rp287 triliun per tahun.

"Jadi tidak perlu institusi besar seperti BGN untuk pelaksanaan program MBG. MBG bisa dikelola tersentralisasi oleh sekolah, komunitas, puskesmas."

"Itu idealnya, tapi secara politik sepertinya enggak memungkinkan. Melihat pidato Presiden Prabowo kemarin, dia justru merasa diserang," ia menambahkan.

"Kalau sekarang ada lima pimpinan baru mau memperketat keuangan, pengawasan, saya enggak yakin akan efektif. Lagi-lagi soal konflik kepentingan siapa yang punya SPPG."

Sudaryono klaim tidak punya SPPG

Setelah dilantik, Sudaryono berkata penunjukan ini adalah amanah besar yang harus dijalankannya. Sebab, MBG merupakan program besar dan satu dari prioritas Presiden.

"Insyallah saya akan bekerja sebaik mungkin," ucapnya.

Ia kemudian mengakui perlu adanya perbaikan dalam tata kelola MBG termasuk transparansi. Sebagai Kepala BGN, Sudaryono bilang memiliki pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dengan dukungan seluruh jajaran BGN dan kabinet.

"Ini anggaran besar dan harus diperuntukkan untuk rakyat, yang tidak transparan dibuat transparan. Yang manual dibuat tidak manual atau digital dan ada record-nya. Yang sembunyi-sembunyi, tidak boleh terjadi dan segalanya harus terang benderang," katanya di Istana Kepresidenan.

"Setiap tetes rupiah dikeluarkan harus sesuai dengan tujuan program, bukan hanya menyediakan makanan tapi gizi yang sesuai dan baik untuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui," sambungnya.

Sudaryono lantas menekankan bahwa nantinya jika ada pihak-pihak yang mengklaim sebagai "orang kepercayaannya" atau keluarganya, maupun sahabatnya namun "menawarkan jasa", ia memastikan hal itu tidak dibenarkan.

Dia bahkan meminta supaya orang tersebut dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Semua yang mengenal saya, minta maaf, barangkali saya tidak memberikan atensi khusus, tidak memberikan prioritas kalau yang dibahas seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme."

Lebih dari itu, dia menegaskan dirinya tidak mempunyai SPPG. Begitu juga keluarganya.

"Enggak ada. Enggak ada (keterlibatan ke SPPG) dan saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur (MBG)," klaimnya.

Apa alasan Nanik Deyang mundur?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengundurkan diri dari jabatannya. Dia belum genap dua bulan menjalankan jabatannya, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni lalu.

Kabar pengunduran diri Nanik dibenarkan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan. Ia menyebut Nanik mundur karena hendak menjalani pengobatan jantung di luar negeri.

"Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ucap Dirga seperti dilansir Kompas.com, Rabu (22/07).

Kepada wartawan, Dirga menyebut Nanik merupakan sosok yang peduli, terutama "ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan".

Selama dipercaya memangku jabatan Kepala BGN, klaim Dirga, Nanik telah membongkar masalah di lembaga tersebut dan "meletakkan fondasi perbaikan".

Melalui akun Facebook pribadinya, Nanik Deyang menyatakan akan berangkat ke luar negeri dalam rangka pengobatan jantung, Rabu (22/07). Namun tak jelas, negara mana yang akan dia tuju.

Meskipun sudah tak lagi menjabat, Nanik bilang akan tetap mengawasi implementasi Makan Bergizi Gratis.

"Ini bukan karena saya tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju," tulisnya.

"Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya dan Presiden menyetujui. Namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," tulis Nanik.

Nanik berkata akan "tetap berjuang dan mendukung Presiden Prabowo".

Nanik mengeklaim, merujuk rentang 14 tahun dia menjadi pendukung Prabowo, MBG bukan untuk kepentingan politis atau demi Pemilihan Presiden 2029.

Pesan tertulis dengan berbagai klaim

Dalam tulisannya, Nanik membuat berbagai klaim lainnya.

Salah satunya, kata Nanik, meski periode kepemimpinannya di BGN pendek, tapi dia telah meletakkan dasar-dasar perbaikan pada program MBG. Penggantian lima pejabat eselon I yang diambil dari lima kementerian berbeda disebut Nanik sebagai bukti dari klaim ini.

"Saat ini juga sudah dibuat 11 tim untuk melakukan reformasi total di BGN, mulai dari tim refocusing untuk memastikan apakah 62 juta lebih penerima manfaat saat ini tepat sasaran," tulis Nanik.

"Pak Presiden sudah menyetujui agar program MBG lebih ditujukan ke 3B (balita, busui, dan bumil), anak-anak SD-SMP, serta siswa semua tingkatan sekolah di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Ada juga tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah operasional, karena tidak semua SPPG memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis. Kemudian juga ada tim program MBG di kawasan 3T yang sebagian besar masih sulit dijangkau."

"Insyallah pengganti saya adalah 'adik saya' di mana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang," tulis Nanik.

Nanik dalam pusaran dugaan korupsi MBG?

Pengunduran diri Nanik Deyang terjadi tak lama setelah namanya disebut-sebut dalam pusaran dugaan korupsi MBG yang kini ditangani Kejaksaan Agung.

Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menuduh Nanik terlibat dalam perubahan nama yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga terafiliasi dengan Nanik.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyebut kliennya mengungkap tuduhan terkait Nanik saat diperiksa selama kurang lebih 9,5 jam di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, 18 Juni lalu.

"Tadi dalam BAP (berita acara pemeriksaan), Pak Sony menjelaskan NSD (Nanik Sudaryati Deyang)ada merubah-ubah yayasan. Yayasan ini namanya diubah dengan namanya ini, diubah lagi dengan namanya ini, jadi tiga kali mengubah," kata Krisna kepada wartawan.

Krisna mengklaim yayasan SPPG yang diduga dimiliki Nanik kini telah berubah nama. Dapur MBG yang dituduhkan Sony itu dituding berada di sejumlah daerah, seperti Bogor dan Madiun.

Krisna, merujuk tuduhan Sony, menyebut perubahan nama yayasan SPPG itu dilakukan tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Nanik membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya, terkait afiliasi dengan sejumlah yayasan pengelola dapur MBG ini.

"Apa kaitannya yayasan ini dengan saya? Silakan cek PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), apakah ada aliran uang dari yayasan ini kepada saya," kata Nanik kepada Majalah Tempo.

Nanik juga membantah terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di BGN.

Dugaan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa kini menjerat eks Kepala BGN, Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

Nanik membuat klaim, pengadaan barang dan jasa yang dipersoalkan Kejaksaan Agung mulai dilakukan pada Juni 2025 atau tiga bulan sebelum dirinya resmi masuk sebagai salah satu petinggi BGN.

Nanik dilantik menjadi Wakil Kepala BGN pada 17 September 2025.

"Kalau ada pengadaan-pengadaan, enak aja, gua enggak ikut. Pengadaan kan bulan Juni 2025. Selain enggak ikut, gue ini kagak pernah diajakin rapat [oleh Dadan dan petinggi lainnya]," kata Nanik, dalam siniar Total Politik, 14 Juni lalu.

Apa kata Kejaksaan Agung terkait Nanik?

Menanggapi tuduhan yang disampaikan Sony Sanjaya kepada Nanik, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut penyidik tidak bisa bergantung pada keterangan satu orang.

Tuduhan itu, kata dia, harus diperkuat dengan bukti dan keterangan saksi lain, serta dokumen pendukung.

Syarief bilang, penyidikan kasus di BGN terus berjalan dan Nanik Deyang berpotensi diperiksa penyidik.

"Semua orang yang mengetahui, mengalami, itu berpotensi diperiksa sebagai saksi, berpotensi ya. Tapi semua orang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan," ucapnya, Selasa (23/06).