Demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta diminta bubar oleh ormas hingga informasi 'semprotan merica' dari kepolisian

Demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta pada Selasa (01/09) sempat ricuh dan jatuh korban ketika muncul kelompok lain yang mengaku sebagai warga. LBH Yogyakarta menilai Polda DIY justru menyebar informasi sepihak terkait semprotan merica saat aksi ketimbang mengusut peristiwa tersebut.

Peristiwa ini, menurut LBH Yogyakarta, berpotensi menimbulkan stigma publik terhadap aksi unjuk rasa mengkritik kinerja pemerintah yang dilakukan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa.

"Kami menangkap adanya satu upaya delegitimasi suara perintis rakyat. Dengan cara adanya konflik horizontal yang terbangun. Ini isunya kemudian antara sipil dengan sipil," ucap Ketua Advokasi LBH Yogyakarta, Muhammad Rakha Ramadhan.

"Kemudian, polisi juga seharusnya tidak langsung serta merta menyampaikan pada publik, tapi harus ada investigasi berbasis bukti terlebih dahulu, terkait indikasi pepper spray dan cairan milik tim massa aksi."

Polda DIY menyebut ada "kesalahpahaman antara warga dengan massa peserta aksi terkait penutupan jalan dan aksi yang dilaksanakan sampai malam hari yang dianggap oleh warga mengganggu aktivitas mereka".

Soal narasi semprotan merica, Polda DIY menyatakan telah memakai kata "diduga" demi mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Aksi yang diikuti sekitar 200 mahasiswa lintas kampus di Yogyakarta ini berlangsung di simpang empat Gramedia, Yogyakarta pada Selasa (01/09) sore.

Tuntutan utamanya adalah turunkan Prabowo-Gibran berkaitan dengan berbagai kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, penanganan bencana, hingga pengusutan tuntas kematian Bambang Setiawan pada 27 Agustus 2026.

Pada malam hari, muncul kelompok lain yang berasal dari gabungan sejumlah organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat lokal, dan lembaga kemasyarakatan bentukan pemerintah daerah. Salah satunya Forum Jogja Damai hingga belakangan ada sosok yang juga terafiliasi pada GRIB Jaya DIY.

Baca juga:

Mereka meminta peserta aksi bubar karena dianggap telah mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat setempat dengan menutup jalan, serta mengganggu suasana yang kondusif di Yogyakarta.

Selain itu, batas waktu demonstrasi juga menjadi alasan lain. Menurut mereka, unjuk rasa harus selesai pada pukul 18.00 WIB sesuai Peraturan Kapolri.

Persoalannya, Peraturan Kapolri ini ditujukan untuk para tata cara kerja para anggota kepolisian.

Akibatnya, situasi di lapangan pun tegang dan ricuh.

Menurut pimpinan UGM dalam jumpa pers pada Rabu (02/09), kericuhan tersebut semestinya bisa dicegah oleh polisi yang berjaga. Namun berdasarkan sejumlah saksi mata, polisi mulai turun tangan melerai dan mediasi saat keributan terjadi.

Pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan "mahasiswa itu menyuarakan pikiran dan aspirasinya" sehingga tidak sepatutnya "dibenturkan dengan kelompok masyarakat".

Dari peristiwa ini, enam mahasiswa dari UGM dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan sementara di rumah sakit.

Sosiolog politik berpendapat kelompok masyarakat yang tampil untuk membubarkan aksi unjuk rasa selalu berdalih "mengatasnamakan keamanan", meski mereka semestinya tidak punya wewenang secara hukum.

Namun, aparat umumnya membiarkan hal ini. Pola ini mirip dengan yang terjadi pada Orde Baru dan rezim setelahnya.

Bagaimana kronologi dari kedua belah pihak?

Melalui siaran pers yang diterima BBC News Indonesia dari Massa Aksi Damai Cik Di Tiro Yogyakarta yang di dalamnya termasuk Aliansi Mahasiswa UGM, massa aksi mendatangi perempatan Gramedia, Yogyakarta, untuk menyuarakan aspirasi secara damai.

Aksi berjalan tertib tanpa membawa senjata tajam, kayu, atau benda-benda yang berpotensi merusak fasilitas umum maupun melukai orang lain.

"Tapi, eskalasi kekerasan terjadi akibat provokasi kelompok ormas serta tindakan pembiaran oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi."

Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa Syafitra yang juga turut turun dalam aksi tersebut pun menyayangkan adanya upaya membenturkan mahasiswa dengan masyarakat melalui kehadiran kelompok massa tersebut.

Di sisi lain, pemilihan lokasi demo di Simpang Empat Gramedia ini juga punya alasan karena tempat itu merupakan titik vital warga.

"Akar permasalahan saat ini bukan hanya teknis dari kebijakan, tapi memang dari akar kepemimpinan rezim yang semrawut," ujar Mesa.

Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, massa aksi yang berkumpul sejak pukul 16.30 WIB membentuk lingkaran di tengah simpang empat jalan utama tersebut. Mereka berorasi dan melakukan aksi teatrikal.

Para peserta aksi juga membawa sejumlah poster. Salah satunya bertuliskan "Bunyikan klakson jika kalian muak dengan pemerintah".

Para pengendara yang melintas di kawasan tersebut pun membunyikan klaksonnya. Bahkan ada mobil pemadam kebakaran juga tertangkap kamera ikut melakukan hal serupa.

Semua terjadi aman dan tidak ada bentrokan. Sekitar pukul 19.00 WIB, diduga ada sekelompok orang berpakaian sipil yang datang ke titik aksi.

Sebelum pukul 20.00 WIB, kelompok itu melakukan provokasi hingga memicu percekcokan dan membuat massa sempat terpukul mundur.

Setelah mereda, massa berhasil maju kembali ke titik awal aksi. Situasi kembali memanas sekitar pukul 20.30 WIB. Kelompok masyarakat kembali meminta massa aksi bubar. Berikutnya, terjadi diskusi alot antara warga dan massa aksi yang ditengahi kepolisian.

Kemudian, peserta aksi bermusyawarah dengan perwakilan kelompok tersebut dan disepakati bahwa massa aksi akan mundur dikawal oleh polisi setelah kelompok itu juga membubarkan diri.

Sekitar pukul 22.00 WIB, kelompok masyarakat kembali menekan massa aksi ke arah Jalan Cik Di Tiro yang mengarah ke Bundaran UGM dari Simpang Gramedia.

Massa aksi pun kemudian diarahkan oleh polisi untuk berjalan terus ke arah UGM. Di tengah upaya itu, ada ambulans lewat sehingga barisan sempat terpecah. Secara bersamaan, kelompok masyarakat menyerang massa aksi yang sedang bergerak mundur.

Polisi sempat melakukan pengamanan dengan menahan warga, tapi penyerangan tetap terjadi.

Selain pemukulan dan penendangan terhadap massa aksi, ada pelemparan benda seperti botol, batu, hingga kayu. Ada juga semprotan merica yang kena langsung ke mata massa aksi. Bahkan ada massa aksi yang diseret saat terjatuh.

Sekitar pukul 22.20 WIB, Simpang Empat Gramedia kembali dibuka untuk kendaraan bermotor dan lokasi aksi sudah lengang.

Koordinator Lapangan (Korlap) Forum Jogja Damai, Hasanudin mengaku kelompoknya turun karena mengklaim aksi massa itu mengarah pada tindakan anarkis dan mengganggu lalu lintas sejak siang hingga malam.

"Kalau dari Forum Jogja Damai, silakan saja menyampaikan aspirasi. Mereka kan juga mewakili kita. Namun kan jangan sampai berbuat anarkis. Tapi kalau berbau mau anarkis, otomatis ya bagaimana caranya jangan anarkis. Saya juga melihat di grup-grup itu bilang di mana-mana macet," tutur Hasan.

Hasan pun sempat mengklaim ada sosok gemuk bercelana pendek, sandal jepit, dan jaket hijau yang mencoba memancing reaksi kelompoknya dengan mengacungkan jari tengah.

Lalu, ia juga berkata ada sosok berpakaian serba hitam dengan masker hitam sempat memaki diikuti umpatan lain dari sosok berbaju merah, bermasker, dan berambut keriting.

Kelompok masyarakat berupaya ingin menangkap sosok tersebut tapi disebut Hasan dihalangi massa aksi.

Ia juga mempersoalkan waktu demonstrasi yang hingga malam hari.

"Kami minta mereka bubar, tapi tidak mau. Malah suruh menghadirkan Pak Sri Sultan baru mau pulang. Itu udah jam 21.30 atau 22.30. Kami sudah baik-baik, mbok udah demonya besok lagi. Karena di situ ada rumah sakit dan banyak yang sambat. Hampir Yogya lumpuh tho tadi malam itu," kata Hasan.

Selain itu, Hasan mengklaim ada penggiringan opini di media sosial bahwa kelompoknya melakukan kekerasan dan membawa benda seperti kayu.

"Enggak ada yang bawa. Saya mau misah orang dikeroyok, malah saya dipukul. Ada fotonya mereka bawa kayu. Pihak warga ada yang dipukul, dikeroyok."

Mengenai percakapan whatsapp terkait "ajakan merapat" yang beredar di media sosial, ia menyebut itu obrolan terkait pengamanan demonstrasi yang sudah lama ketika pengunjuk rasanya sampai membakar ban di depan lokasi aksi.

Dalam ajakan lama yang tidak menerangkan tanggal secara jelas itu, disebut sudah disediakan pentungan dan plinteng (ketapel) jika terjadi bentrok. Namun, Hasan membantah hal ini.

Sementara itu, "ajakan merapat" untuk kejadian terkini tertulis tanggal 1 September 2026 dalam percakapannya.

Selain itu, ajakannya memuat bagi yang akan ikut agar memakai sepatu kuat, membawa penutup wajah, tidak mengonsumsi sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban, tidak anarkis, dan satu komando dengan Korlap di lapangan.

Apa kata warga?

Ada pula tiga warga yang sehari-hari beraktivitas tidak jauh dari lokasi demo berlangsung memiliki pendapat masing-masing mengenai keberadaan Forum Jogja Damai dan aksi mahasiswa.

Secara terpisah, Guntur (50), tukang parkir di kawasan Terban, Yogyakarta mengetahui tentang Forum Jogja Damai. Bahkan ia menyebut kadang juga ikut jika ada info aksi pengamanan. "Saya ikut ya untuk jaga biar enggak anarkis. Tapi ya anak buah, cuma ngikut-ngikut aja."

Faruk (38), pengemudi ojek online di sekitar Stasiun Lempuyangan hanya tahu Forum Jogja Damai dari media sosial, tapi tidak memahami siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Terkait demo, ia mengaku beberapa tahun lalu memang sempat kewalahan.

"Tapi kan lama-lama demo itu sering dan selalu ada pemberitahuan. Jadi, tinggal cari jalan lain saja. Seperti demo kali ini, enggak ada masalah. Perlu juga untuk nyuarain aspirasi asal jangan anarkis."

Sementara itu, Rusdi (55), pedagang kaki lima di dekat Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) belum pernah mendengar Forum Jogja Damai. Namun terkait demonstrasi, ia mengaku tidak pernah terganggu karena sejauh pengalamannya selalu aman dan tidak merusak.

Bahkan tidak berpengaruh pada penjualannya karena tetap laku seperti biasa, termasuk ketika unjuk rasa di Simpang Gramedia ini.

Apa saja ormas dan kelompok masyarakat yang ingin bubarkan aksi mahasiswa?

Hasan berkata Forum Jogja Damai ini merupakan gabungan dari berbagai komunitas, relawan, dan organisasi masyarakat yang ada di Yogyakarta.

"Jadi, ini itu wadah. Ada tukang becak, ada penarik andong, ada pedagang. Semua ada dari komunitas, relawan, ormas, warga sekitar itu ada. Ada juga Jaga Warga dan Paksi Katon," jelas Hasan.

Dari penelusuran BBC News Indonesia, Paksi Katon adalah Paguyuban Seksi Keamanan Kraton yang merupakan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang sudah berdiri cukup lama.

Kemudian, Jaga Warga DIY yang juga ada di lokasi demo merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2021 dan ada di tiap lingkungan.

Waljito, warga yang ikut terlibat dalam pembentukan Forum Jogja Damai, juga berkata hal serupa. Ide pembentukan forum ini tercetus usai kejadian ricuh di depan Polda DIY pada Agustus 2025.

"Maka teman-teman ormas di DIY itu kumpul untuk sama-sama bagaimana supaya nanti Jogja itu bisa aman, kondusif, tidak terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di Polda," kata Waljito.

Jadi, inisiatif itu murni dari teman-teman ormas lokal yang sepakat menjaga dan mengantisipasi jika demo itu rusuh maka kita ikut membantu pengamanan," ucap Waljito.

DIa menegaskan mereka bukan preman, melainkan organisasi yang memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan program kerja.

"Mereka cuma tidak suka kalau aksi itu kemudian menimbulkan kerusuhan, karena di Yogya itu kan kota wisata. Ya toh, sehingga kalau kesannya Yogya itu rusuh maka akan berdampak kepada yang lain. Intinya itu saja," kata Waljito.

Mengacu pada laporan dari portal berita Pemerintah Kota Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo pernah menghadiri aksi damai yang diinisiasi Forum Jogja Damai pada 29 April 2026.

Saat itu, Hasto menyampaikan "keberadaan ormas dan kelompok masyarakat tersebut telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam meredam potensi konflik serta menjaga stabilitas sosial".

Pada Rabu (03/09), SEMA UGM mengunggah konten di Instagram yang bertajuk "Siapa Aktor di Balik Kekerasan Aksi Perempatan Gramedia". Dalam unggahan itu, ada jejaring yang menggambarkan tokoh dan ormas yang diduga terlibat untuk membubarkan aksi mahasiswa beberapa hari lalu.

Tokoh utama yang disebut di situ adalah Waljito yang sempat diwawancara oleh BBC News Indonesia.

Waljito disebut menjabat sebagai Wakil Ketua DPD GRIB Jaya DIY. Ia juga terafiliasi dengan DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang diketuai Waljid Budi Lestarianto, bukan DPD KSPSI DIY-ATUC.

KSPSI DIY mempunyai dua kepengurusan seiring perpecahan di tingkat pusat.

Waljito juga ditulis sebagai penggerak ormas dan mobilisator massa. Adapun jaringan ormas dan koalisi lokal yang ikut pada malam itu adalah Forum Jogja Damai, Kelompok Jaga Warga, dan sejumlah kelompok lain.

Terkait hal ini, Waljito mengonfirmasi dirinya merupakan Wakil Ketua dari GRIB Jaya DIY.

"Dalam pembentukan ormas GRIB Jaya itu, memang ada struktur pembentukan yang belum dilantik. Ketuanya itu anggota dewan, Pak Djoko Widiyatno, kemudian saya. Sampai sekarang, sama sekali belum ada aktivitas," ujar Waljito.

"Saya jamin 100% tidak ada perintah. GRIB itu enggak ada di Yogya. Baru proses pembentukan, tapi aktivitasnya enggak ada."

Ia pun berkata tidak terima jika posisinya di GRIB Jaya dihubungkan dengan kejadian pembubaran aksi mahasiswa. Ia bilang tidak

"Karena enggak ada hubungannya. Saya hadir di sana itu konteksnya adalah warga masyarakat Yogya, ber-KTP di Yogya, lahir di Yogya. Jadi kalau ada yang mengganggu Yogya dan sudah berpotensi konflik rusuh, masyarakat trauma. Konteksnya itu."

Bagaimana kondisi korban dalam aksi?

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, berkata massa aksi dan kelompok masyarakat yang sempat terlibat konflik bubar sekitar pukul 22.15 WIB.

"Terkait dinamika di lapangan sempat terjadi kesalahpahaman antara warga dengan massa peserta aksi terkait penutupan jalan dan aksi yang dilaksanakan sampai malam hari yang dianggap oleh warga mengganggu aktivitas mereka," tutur Ihsan.

Ia mengonfirmasi ada korban dari mahasiswa yang mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta.

Menurut Ihsan, kondisi para korban dinyatakan membaik sehingga langsung dipulangkan pada Rabu (02/09) malam itu. Ia kemudian mengklaim ada personelnya yang mengalami cedera diduga terkena semprotan merica.

Dalam video yang diunggah Polda DIY dengan narasi temuan cairan merica dan penanganan personel, ada peserta aksi yang direkam membawa botol semprotan berwarna oranye lalu dijahit dengan personel polisi yang sedang ditangani medis.

Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) melalui unggahannya di media sosial Kamis (03/09) pagi menyebut peserta aksi yang direkam tersebut merupakan bagian dari tim medis mahasiswa yang sedang membantu massa aksi.

Isi dari botol oranye tersebut adalah campuran air dan antasida cair sebagai pertolongan pertama meredakan perih akibat semprotan merica.

SEMA UGM menduga polisi berupaya mendelegitimasi para mahasiswa yang turun aksi.

"Ada tujuan delegitimasi gerakan mahasiswa, terlebih ketika humas Polda DIY mengunggah postingan yang menggiring opini masyarakat tentang kerusuhan," ujar Ketua SEMA UGM, Mesa Syafitra.

Mesa sendiri sempat terkena cairan merica yang disemprotkan oleh oknum berompi Jaga Warga. Di sebuah video yang beredar, Mesa justru sedang dibantu oleh medis pascakejadian dengan botol oren yang disebut polisi berisi cairan merica.

"Itu berisi antasida cair dan air untuk mengurangi perih. Ketika penawar rasa sakit distigmatisasi sebagai ancaman, di situlah kita tahu bahwa akal sehat publik sedang coba dikaburkan," kata Mesa.

Hal ini ditanggapi pihak Polda DIY.

"Perlu kami sampaikan terkait isi tabung, karena pada saat aksi belum sempat diamankan oleh petugas akibat situasi di lapangan yang sangat dinamis, maka sejak awal narasi resmi kami menggunakan diksi 'DIDUGA' demi mengedepankan asas praduga tak bersalah," tutur Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan.

Kepala Satpol PP DIY, Bagas Senoadji, berkata akan menelusuri dan mencari siapa sosok di balik rompi Jaga Warga yang menyemprot Mesa dan sejumlah massa aksi lain.

"Saya belum bisa memastikan apakah itu anggota Jaga Warga asli atau hanya sekedar memakai rompi," kata Bagas.

Secara terpisah, Direktur Kemahasiswaan UGM, Hempri Suyatna berkata ada lima mahasiswa UGM dan satu mahasiswa UNY yang dirawat. Namun, semuanya dibolehkan pulang pada pukul 00.30 WIB setelah mendapat perawatan medis.

Adapun para mahasiswa yang menjadi korban ini mengalami berbagai cedera.

Ada yang luka robek di dahi karena diduga kena hantaman, ada yang luka robek di bibir, serta ada juga yang mengalami luka memar di pelipis, perut, dan kepala belakang.

Kemudian, dua orang lainnya trauma dan sesak napas. Untuk mahasiswa UNY, disebut juga terdapat luka memar di pelipis.

Hempri menambahkan, pihaknya bersama K5L (Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan, UGM) ikut memantau langsung di lokasi. Ia pun berkata aksi berjalan kondusif dan tidak ada hal yang provokatif hingga kehadiran kelompok masyarakat yang meminta mahasiswa membubarkan diri.

​"Adik-adik tidak anarkistis, tidak ribut, tapi kemudian dipukul mundur dengan tindakan-tindakan yang anarkistis," kata Hempri.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito juga menyayangkan hal ini.

"Atas nama Universitas Gadjah Mada sekali lagi saya menyatakan prihatin atas situasi ini dan semoga tidak terjadi lagi kekerasan. Kita ciptakan Yogyakarta jangan ada kekerasan. Biarkan ruang kebebasan itu terbangun," ujar Arie.

"Mahasiswa punya komitmen dan punya idealisme, karena itu wajib hukumnya untuk melindungi mereka. Mereka harus dilindungi dan aktivisme itu adalah bagian dari praktik berdemokrasi."

Menurut dia, upaya membenturkan mahasiswa dengan kelompok-kelompok masyarakat itu bagian dari cara yang tidak boleh dilakukan. Tindakan kekerasan seperti ini, lanjut dia, sebetulnya justru akan merugikan banyak pihak.

"Dan saya juga berharap bahwa situasi krisis ekonomi politik yang terjadi itu tidak diikuti dengan teror-teror. Yang harus dilakukan sebetulnya adalah pemerintah merespon untuk memperbaiki kebijakan," kata Arie.

"Sekali lagi jangan sampai mereka dibenturkan pada kelompok masyarakat. Tindakan kekerasan apapun yang dilakukan jelas tidak dibenarkan. Sikap kritis itu adalah hal yang memang menjadi bagian yang penting untuk dijaga itu."

'Pola-pola yang dipelihara sejak lama'

Peneliti dari Murdoch University, Ian Douglas Wilson, mengamati ada pola yang serupa pada peristiwa di Yogyakarta ini dengan kejadian di Jakarta pada 27 Agustus lalu yang menampilkan GRIB Jaya dalam video rekaman yang beredar.

Keduanya sama-sama punya tujuan membubarkan massa dengan dalih menjaga keamanan dari tindakan anarkis.

Ian menjelaskan, organisasi atau individu semacam ini secara hukum tidak bisa bertindak seolah-olah mereka aparat yang punya wewenang, seperti membubarkan massa atau meminta para pengunjuk rasa untuk pulang.

Namun secara politik, pola-pola lama ini memang dipelihara oleh pihak tertentu.

Dengan konteks menjaga keamanan ini pula, Ian sering menemukan ormas atau kelompok yang kemudian mengatasnamakan warga.

"Walaupun warga itu sendiri tidak jelas dari mana, siapa, dan sebagainya yang kemudian berperan untuk coba mengatur atau memaksakan dalam konteks ruang publik, seperti upaya membubarkan protes-protes belakangan ini. Dari satu segi, bisa saja atas niat sendiri atau ada konteks lain," ujar Ian.

Kendati demikian, ia tidak mau berspekulasi lebih jauh terkait dua kelompok masyarakat yang ada di Jakarta dan Yogyakarta ini.

Ia memilih berpegang pada pola sejarah yang selama ini ditelitinya dan didapatinya terus berkembang sejak Orde Baru hingga sekarang di tengah dinamika yang kian kompleks.

Satu hal yang tidak berubah, ormas —terutama paramiliter— tidak pernah bertentangan dengan pemerintah.

"Mereka selalu mau dekat dengan kekuasaan dan mereka selalu mau membangun hubungan atau relasi patronase dengan kekuasaan. Hampir tidak pernah ada di sejarah modern Indonesia, kelompok seperti itu ikut protes tentang kritik pemerintah atau anti pemerintah," ujar Ian.

Ian mengambil contoh sejarah yakni ormas Pemuda Pancasila yang memang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution untuk merangkul para jawara sebagai kekuatan yang bisa berhadapan dengan PKI kala itu.

Kemudian, ada juga Pam Swakarsa yang dibentuk aparat jelang Sidang Istimewa MPR pada 1998. Ada keterlibatan sejumlah ormas dalam Pam Swakarsa saat itu. Namun tak berumur panjang, kelompok ini dibubarkan setelah didesak lewat Deklarasi Ciganjur.

Lalu, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyebut lagi mengenai Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa ini. Dalam revisi UU Polri yaitu UU 5/2026, salah satu tugas Polri adalah membentuk Pam Swakarsa.

Merujuk Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, Pam Swakarsa bisa berasal dari pranata sosial/kearifan lokal dapat berupa Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

"Jadi dari dulu logikanya, ormas untuk merangkul kemampuan fisik masyarakat sebagai kekuatan yang bisa digunakan dalam permainan politik. Di Indonesia, sampai sekarang ini saya melihat politik sering terjadi di jalan dengan menghadapkan massa dengan aparat atau kelompok-kelompok yang rata-rata mengatasnamakan keamanan," kata Ian.

Tidak hanya di Indonesia, ia menjelaskan ormas merupakan cara untuk merangkul kekuatan masyarakat yang bisa digunakan demi tujuan tertentu, baik pemerintah atau aktor elite politik.

Ia juga menambahkan perkembangan teknologi saat ini membawa pengaruh yang berbeda pada ormas. Salah satu contohnya, warganet secara organik bisa saja menentang kerja-kerja ormas yang dinilai menghalangi demokrasi dan aspirasi masyarakat dengan dalih keamanan.

"Ini menarik karena dari segi yang memerintahkan malah bisa menganggap upaya ini kontraproduktif karena menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak sesuai sasaran," ujar Ian.

"Orang sekarang bisa identifikasi video. Netizen begitu cepat berbagi video dan memeriksanya. Ini positif juga karena ada check and balances terhadap praktik-praktik yang menggunakan kekerasan dan menggunakan intimidasi yang sudah lama itu."

Ketua Advokasi LBH Yogyakarta, Muhammad Rakha Ramadhan berkata situasi semacam ini bukan pertama kali dilakukan oknum-oknum kontra demokrasi di Yogyakarta yang kemudian berujung kekerasan.

Menurut dia, pengamanan polisi dalam keadaan demikian selalu punya kecenderungan pada pembubaran massa aksi yang juga makin mendorong pecahnya kericuhan.

"Padahal semestinya, hak-hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan berekspresi yang merupakan hak-hak konstitusional harusnya dilindungi," kata Rakha.

Untuk itu, ia mendorong pengusutan tuntas terhadap kekerasan di lokasi aksi dan investigasi pada kelompok kontra demokrasi yang datang.

Sebab, selama ini aparat dengan pengamanan yang tidak proporsional cenderung abai pada keamanan massa aksi. Akibatnya, terjadi tindakan represif ganda pada massa aksi, baik dari aparat maupun kelompok kontra demokrasi yang terbuka melakukan kekerasan.

Hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Yogyakarta. Beberapa daerah, termasuk Jakarta, juga mengalami hal serupa berkaitan dengan pembubaran massa aksi yang rutin mengkritik pemerintah.

Data dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), misalnya, selalu ada pengerahan aparat secara besar-besar dan pola pengamanan berlapis untuk mengantisipasi maupun membatasi pergerakan massa. Namun, ini hanya berlaku pada aksi yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Kemudian, ada dugaan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan berupa penggunaan senjata pengendali massa, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, hingga penyiksaan yang berkontribusi terhadap eskalasi situasi.

TAUD juga menemukan pengondisian kelompok tertentu yang terkoordinasi. Di Jakarta, ada massa berikat kepala putih datang ke lokasi aksi yang melakukan sweeping dengan kekerasan dan kelompok beratribut serupa yang mengendarai bus.

20 ormas baru dikukuhkan Hashim

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Hashim Djojohadikusumo mengukuhkan 20 ormas pada 7 Agustus 2026.

Ormas-ormas ini akan tergabung dalam Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) untuk memperkuat masyarakat sipil dalam mengawal program pemerintah.

Dengan demikian, jumlah ormas yang tergabung dalam forum ini mencapai 103 organisasi.

Menurut Hashim, ini sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlangsungan Indonesia.

Jurnalis di Yogyakarta, Tunggul Kumoro Damarjati, turut berkontribusi dalam liputan dan penulisan artikel ini.