'Saya tak pernah ke Afghanistan sebelumnya' – Enam juta orang dideportasi, memulai hidup dari nol di bawah Taliban

- Penulis, Lyse Doucet
- Peranan, Kepala koresponden internasional BBC
- Melaporkan dari, Perbatasan Torkham and Kabul, Afganistan
- Telah diterbitkan
- Waktu membaca: 8 menit
Dalam waktu kurang dari tiga tahun, enam juta orang dideportasi dari beragam negara ke Afghanistan. Mereka akan memulai hidup dari nol di bawah kekuasaan Taliban. Hal itu juga disebut menjadi pemulangan manusia lintas batas negara terbesar dalam sejarah modern.
Sejumlah lansia terlihat meringis dan berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat penyangga. Sedangkan, anak-anak menatap dengan mata terbelalak seraya mendekap ayam-ayam yang dibawa dari rumah yang terpaksa mereka tinggalkan.
"Rasanya melegakan bisa berada di negara sendiri," ujar Nazia, 35 tahun, beberapa menit usai dirinya melintasi perbatasan dari Pakistan—tempat ia dilahirkan—menuju Afghanistan.
Perbatasan Torkham, yang dikenal sebagai "zero point", adalah tempat di masa satu kehidupan yang berat berakhir dan kehidupan berat lainnya dimulai.
"Tapi saya tak pernah menginjakkan kaki ke Afghanistan sebelumnya dan banyak orang di sini bahkan tak punya cukup roti untuk dimakan," keluh Nazia sambil berjalan bersama dua anaknya menuju loket pendaftaran yang dihiasi bendera Taliban berwarna hitam-putih.
Hampir seluruh keluarganya, delapan saudari perempuan beserta anak-anak mereka, dideportasi ke Afghanistan tahun ini dari Pakistan atau Iran.

Sumber gambar, AFP
Mereka adalah bagian dari arus perpindahan manusia lintas batas terbesar di dunia saat ini.
Selama beberapa dekade, jutaan warga Afghanistan telah melarikan diri, melintasi perbatasan menuju Pakistan dan Iran—baik untuk mencari suaka maupun pekerjaan.
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Jumlah warga yang melarikan diri dari Afghanistan terus meningkat sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021.
Kini, sebagian besar dari mereka dipaksa kembali karena kedua negara tetangga Afghanistan itu memperketat penindakan terhadap migran tanpa dokumen resmi.
Nazia dan keluarganya termasuk dalam kelompok yang tak memiliki dokumen.
Namun, PBB dan berbagai lembaga hak asasi manusia menyatakan bahwa operasi keamanan itu menyasar lebih jauh, termasuk warga Afghanistan yang berdokumen resmi.
Bahkan, Pakistan kini secara terbuka menyatakan bahwa warga Afghanistan yang memegang kartu Bukti Pendaftaran (Proof of Registration) pun tak dikecualikan dari aturan itu.
Dan, tindakan pengusiran itu nampaknya tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.
Mungkin Anda tertarik:
Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), jumlah deportan yang dipaksa kembali tahun ini dari Pakistan dan Iran telah mencapai satu juta orang.
"Dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun, kita telah menyaksikan enam juta orang—jumlah populasi yang setara dengan ukuran sebuah negara kecil—kembali ke Afganistan," kata Charlie Goodlake, juru bicara UNHCR di Afghanistan.
"Dalam sejarah modern, kita belum pernah melihat arus pemulangan dalam skala sebesar ini," tegasnya, sembari berdiri di tengah panas terik, di sebuah permukiman tenda dekat perbatasan.
Kawasan perbatasan itu merupakan bentang alam yang gersang, berisi tempat berlindung dari terpal dan plastik—banyak di antaranya kini telah robek dan usang.
Bangunan yang didirikan oleh PBB dan lembaga bantuan lainnya digunakan sebagai tempat bernaung sementara bagi mereka yang tiba tanpa memiliki tujuan tempat tinggal.
Banyak orang yang dideportasi belum pernah menginjakkan kaki di Afghanistan selama berdekade-dekade; banyak pula seperti Nazia yang bahkan tidak pernah ke sana sama sekali.
"Saya pergi 45 tahun yang lalu saat invasi Uni Soviet ke Afghanistan dan sebagian besar saudara laki-laki saya lahir di Pakistan," terang Sarwar.
Sarwar tiba beberapa hari sebelumnya bersama tujuh saudara laki-laki dan keluarga mereka dalam rombongan yang berjumlah 40 orang.
Seluruh barang berharga milik mereka diangkut berjejalan dalam truk besar khas Pakistan.
"Kami menghabiskan waktu yang sangat lama di sana [Pakistan], jadi tentu saja hati saya hancur ketika mereka memaksa kami keluar dari rumah kami," ujarnya.
"Namun, di balik semua kepedihan itu, saya sedikit bahagia karena akhirnya bebas dari gangguan polisi Pakistan."
Setiap keluarga yang kami temui mengaku mengalami prasangka buruk dan intimidasi dari pihak berwenang di Pakistan. Pemerintah Pakistan belum menanggapi pertanyaan dari BBC.
Namun, seorang juru bicara kementerian luar negeri dalam taklimat media di Islamabad pada Minggu menyatakan bahwa "Pemerintah Pakistan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelecehan atau perlakuan buruk terhadap warga negara Afghanistan di Pakistan. Jika insiden itu terjadi, sifatnya kasuistis dan ditangani sepenuhnya sesuai dengan hukum."
Baik Pakistan dan Iran sama-sama menyatakan sudah saatnya warga Afghanistan pulang ke negara asal mereka. Kedua negara menuding sebagian dari warga Afghanistan itu memicu risiko keamanan dan menjadi beban finansial.
Pengusiran dari Pakistan serta dugaan perlakukan sewenang-wenang meningkat tajam setelah eskalasi besar dalam pertempuran antara Pakistan dan Afghanistan pada Oktober lalu.
Pada Februari, Human Rights Watch menyoroti adanya "penggerebekan dari rumah ke rumah, penggeledahan rumah pada larut malam, dan penangkapan tanpa surat perintah".
Di Iran—yang tahun lalu menyatakan menampung lebih dari empat juta warga Afghanistan tanpa dokumen resmi—deportasi massal dipercepat setelah perang 12 hari dengan Israel dan AS pada Juni 2025.
Centre for Human Rights in Iran yang berbasis di New York menuduh pihak berwenang memanfaat situasi pascaperang untuk "membangkitkan kecurigaan terhadap migran Afganistan—dengan menuduh mereka melakukan spionase dan melabeli mereka sebagai calon mata-mata Israel".
Badan Pengungsi PBB terus menekankan prinsip kemanusiaan bahwa setiap pemulangan harus bersifat "sukarela, aman, dan bermartabat".
Namun di Torkham, adik ipar Sarwar, bernama Zarina, meratapi masa depan mereka yang serba tidak pasti.
"Kami tidak memiliki sumber daya untuk memulai usaha atau mencari nafkah, dan kami bahkan tidak memiliki tenda untuk ditinggali," ujarnya.

Sumber gambar, AFP via Getty Images
Di dalam tenda transit yang gersang—tidak menyerap suhu panas menyengat mencapai 41°C—Zarina duduk di antara kerumunan perempuan dan anak-anak yang cemas.
Apakah mereka khawatir tentang masa depan perempuan dan anak perempuan di negara yang mana Taliban telah melarang perempuan berpartisipasi di sebagian besar kehidupan publik, termasuk mengenyam pendidikan menengah dan universitas?
Zarina, 40 tahun, menunjuk dengan tangannya: "Lihat mereka, mereka semua anak perempuan. Tentu saja saya khawatir."
Sebagian orang yang dideportasi tidak hanya merasa khawatir; mereka sangat ketakutan.
"Saya tidak pernah keluar dari rumah ini," kata seorang mantan penjaga keamanan Afghanistan—yang pertama kali dideportasi dari Iran lalu Pakistan—dengan nada gugup saat kami menemuinya jauh dari perbatasan, di tempat yang ia harap menjadi rumah yang aman.
"Kami semua hidup dalam ketakutan, termasuk istri dan anak-anak saya yang juga takut untuk pergi ke luar."
Dia tidak percaya pada pengampunan umum (amnesti) dari pemerintah Taliban yang diumumkan beberapa hari setelah kembali berkuasa—yang menyatakan bahwa mantan pejabat pemerintah, personel keamanan, dan pegawai negeri sipil tidak akan menghadapi balasan dan diimbau untuk kembali bekerja.
"Saya tidak percaya pada amnesti mereka karena banyak rekan saya telah dibunuh."
Ia mengatakan kasusnya telah terdaftar di PBB, tetapi ia dideportasi sebelum sempat dipindahkan ke negara yang lebih aman.
Kesulitan finansial memperberat penderitaan mereka. Pemotongan besar-besaran bantuan luar negeri di seluruh dunia terasa sangat memukul Afghanistan, tempat Taliban masih terjebak sanksi internasional terkait terorisme dan hak asasi manusia.
Pada Minggu, Pakistan mengonfirmasi bahwa 16.000 warga Afghanistan yang rentan kini telah diberikan penangguhan deportasi sementara atas dasar kemanusiaan—sebuah keputusan yang disambut baik oleh PBB.
Namun, beberapa sumber memperkirakan bahwa jumlah warga Afghanistan di Pakistan yang berisiko mengalami bahaya serius—termasuk perempuan dan anak perempuan yang bakal dirampas hak pendidikannya—bisa mencapai 250.000 orang.

Dari kompleks Kementerian Luar Negeri yang megah di Kabul, Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi berusaha menunjukkan sikap optimistis.
"Tidak ada keraguan bahwa kami membutuhkan bantuan," akunya. "Ada tekanan akibat kepulangan mereka, tetapi dalam jangka panjang, ini akan menguntungkan mereka serta Afganistan."
Pada tahun-tahun pertama setelah Taliban merebut kekuasaan pada 2021, beberapa menteri mereka sempat meremehkan masalah kemanusiaan dengan menyatakan bahwa Tuhan yang akan mencukupi.
PBB kini memperkirakan bahwa 21,9 juta orang—hampir separuh populasi negara itu—membutuhkan bantuan tahun ini untuk bertahan hidup. Badan Anak-anak PBB, UNICEF, menyatakan pekan lalu bahwa satu juta anak menghadapi ancaman gizi buruk yang mengancam jiwa.
"Tidak ada negara di dunia yang mampu menangani krisis semacam ini sendirian," tutur Goodlake dari UNHCR, seraya mengakui upaya pemerintah Taliban untuk membantu para deportan saat mereka tiba.
Namun, ia menambahkan, "Kami juga tahu bahwa banyak pembatasan dan dekret yang mereka terapkan, khususnya terhadap perempuan dan anak perempuan, tidak membantu kami menggalang dukungan internasional."
Muttaqi menegaskan kembali sikap pemerintahnya bahwa masalah pendidikan anak perempuan adalah "urusan internal" yang harus diselesaikan oleh rakyat Afganistan sendiri.
Pembatasan ketat terhadap kehidupan anak perempuan dan perempuan dewasa menjadi salah satu isu utama dalam hubungan internasional Taliban.
Hal itu berakibat fatal bagi mereka. Lima tahun berlalu, hanya satu negara—yaitu Rusia—yang secara resmi mengakui pemerintahan mereka.
Namun ketika ditanya mengenai hal itu, Muttaqi mengklaim hubungan diplomatik dan ekonomi yang semakin erat dengan negara-negara tetangga seperti China dan India, serta negara-negara Asia Tengah.
Mengenai isolasi relatif Kabul dari negara-negara Barat, Muttaqi bertanya, "Mereka yang tidak memiliki hubungan dengan kami selama lima tahun terakhir, apa yang telah mereka capai?"
Ia menjawab pertanyaannya sendiri: "Tidak ada."
Kami mendengar juga kata itu—"tidak ada"—dari setiap keluarga yang kami temui di Zero Point, tetapi dalam arti yang sangat berbeda.
Para deportan itu sedang memulai perjalanan pulang yang sangat berat, memulai kembali semuanya dari awal—dengan hampir tanpa membawa apa-apa.


































