Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mundur – Bagaimana rekam jejaknya selama ini?

Sumber gambar, Bloomberg via Getty Images
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mundur dari jabatannya. Perry diklaim mundur secara sukarela karena alasan pribadi.
Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, surat pengajuan pengunduran diri Perry baru diterima Presiden Prabowo Subianto, Minggu (26/07). Surat Perry yang berisi pengunduran dirinya itu dibuat satu hari sebelumnya.
Prabowo saat ini tengah menyiapkan Keputusan Presiden pemberhentian Gubernur BI, kata Prasetyo.
Siapa pengganti sementara Perry Wariyo?
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, secara otomatis naik menjadi Gubernur BI sementara. Hal ini diatur, antara lain, dalam Pasal 50 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Pasal itu menyatakan, "dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara."

Sumber gambar, Antara Foto/Marco
"Maka, Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai pejabat Gubernur Sementara," demikian kata Destry, pada saat jumpa pers di Kantor BI, menyusul pengunduran diri Perry.
Bagaimana rekam jejak Perry Warjiyo?
Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2018. Ia memimpin lembaga ini sepanjang dua periode yakni 2018-2023 dan ditetapkan lagi untuk masa kerja 2023-2028.
Sebelum duduk sebagai Gubernur BI, Perry merupakan Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Karir Perry di BI dimulai sejak 1984. Awal karirnya, ia masuk menjadi staf desk penyelamatan kredit, urusan pemeriksaan, dan pengawasan kredit.
Pada 1992-1995, ia masuk jajaran staf Gubernur BI. Lalu ada 1998, ia menjabat sebagai Kepala Biro Gubernur. Pada 2001, ia diangkat menjadi pimpinan proyek di Unit Khusus Program Transformasi BI.
Pada 2003, Perry ditunjuk sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Selama 2005-2007, dia menjadi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Sumber gambar, Bloomberg via Getty Images
Pengalamannya ini juga membuatnya menjabat posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF). Ia mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007-2009, sebelum akhirnya kembali ke BI.
Di luar karirnya, Perry menerbitkan buku yaitu Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses (2020), serta Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik (2016), dan Kebijakan Moneter di Indonesia (2003).
Perry merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1982. Ia meraih gelar Master di Iowa State University pada 1989 dan gelar Ph.D pada 1991.
Perry pernah didesak untuk mundur sebagai Gubernur BI
Perry pernah didesak mundur dari jabatannya, Mei lalu. Saat itu, ia tengah menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR. Desakan mundur mengemuka karena Perry dianggap tak bisa mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah.
Alih-alih mengajukan pengunduran diri, Perry yakin rupiah dapat menguat lagi pada periode Juli hingga September 2026. Ia berpendapat saat itu, pelemahan nilai tukar periode April-Juni merupakan pola musiman karena tingginya permintaan dolar AS.
"Sekarang Rp16.900 year to date. Pengalaman kami, kalau April, Mei, Juni memang lagi tinggi, nanti kalau Juli, Agustus, akan menguat," ujar Perry.
Per 27 Juli ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berkisar pada angka Rp17.969.

Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Ketika menjabat, Perry melakukan berbagai upaya. Salah satunya tujuh langkah BI untuk penguatan rupiah.
Pertama, BI meningkatkan intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Kedua, BI menaikkan suku bunga instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Ketiga, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga likuiditas rupiah.
Keempat, BI menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan.
Kelima, BI memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi.
Keenam, BI memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), khususnya dengan yuan China.
Ketujuh, BI memperketat pengawasan terhadap transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar oleh bank maupun korporasi.
BI juga menaikkan BI Rate sebanyak tiga kali pada periode Mei-Juni 2026.
Kenaikan pertama dari 4,75% menjadi 5,25% pada 20 Mei. Saat itu, rupiah kian lemah hingga menyentuh Rp18.175 per dolar AS. Pada 9 Juni, kenaikan kedua dilakukan menjadi 5,50%. Rupiah mulai menguat, tapi cenderung fluktuatif.
Pada 18 Juni, BI kembali menaikkan suku bunga menjadi 5,75%. Situasi rupiah hingga saat ini tetap bergejolak.
Siapa saja pejabat keuangan yang mundur di era Prabowo?
Sebelum mundurnya Perry, sejumlah pejabat keuangan telah lebih dulu memutuskan berhenti dari jabatannya.
Beberapa di antaranya mengambil keputusan secara serempak pada akhir Januari 2026. Kala itu, pasar modal bergejolak hingga beberapa kali aktivitas perdagangannnya terhenti sementara.

Sumber gambar, Bloomberg via Getty Images
Indonesia juga mendapat peringatan dari MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang berdampak pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungn (IHSG).
Mereka yang mengundurkan diri adalah
- Mahendra Siregar, mundur dari posisi Ketua Dewan Komisioner OJK.
- Mirza Adityaswara, mundur dari Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
- Inarno Djajadi, mundur dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.
- Iman Rachman, mundur dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sebelumnya pada September 2025, Sri Mulyani menyudahi tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Dia kemudian digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Artikel ini akan diperbarui secara berkala.





























