Demo berlanjut di Jakarta – 'Ketika kekuasaan gagal jalankan tanggung jawab, mahasiswa tidak boleh diam'

Demonstrasi mahasiswa terus berlanjut. Pada Kamis (29/10) sore, ratusan mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, atau sebelah selatan Monumen Nasional.

Hingga pukul 17.30 WIB, rombongan mahasiswa Trisakti masih meneriakkan yel-yel yang mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Titik lokasi aksi yang semula direncanakan berlangsung di depan Istana Negara berpindah karena mereka sempat diblokade aparat.

Seorang mahasiswa Universitas Trisakti berorasi di atas mobil komando menuntut keadilan bagi Papua yang kini juga dilanda kebakaran hutan dan lahan. Ia juga menyuarakan penghentian militerisme di Papua.

Di hadapannya, ratusan teman-temannya duduk. Hanya ada satu spanduk besar berisi tiga tuntutan utama dan sejumlah bendera berwarna hitam putih berkibaran yang bertuliskan "Bismillah, ini adalah kegelapan" dan "Dengan nama Tuhan, ini adalah kegelapan".

Ungkapan dalam bendera tersebut mengambil dari slogan yang ramai pada demonstrasi di Prancis belakangan ini, yaitu "Bismillah, c'est le ténebres".

Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, berkata tuntutan kali ini sejalan dengan peristiwa belakangan ini yang tidak segera ditangani, seperti kebakaran hutan dan lahan.

"Kami menuntut agar Karhutla ini segera ditetakan sebagai bencana nasional. Banjir Sumatra juga sudah hampir setahun. Tapi anggaran masih juga untuk MBG. Anggaran Rp1 triliun per hari untuk MBG itu bisa dialihkan ke penanganan bencana," tutur Putra.

Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Bin Bin Firman Tresnadi, muncul di antara para peserta unjuk rasa. Bin Bin menjanjikan akan meneruskan tuntutan para mahasiswa tersebut.

"Karhutla ini akan segera saya sampaikan dan akan dibicarakan dengan Kemenkes. Karena ini hidup mati. Saya paham ini masalah," ujar Bin Bin.

Namun, rombongan mahasiswa Trisakti meminta tenggat waktu penyelesaian tuntutan mereka. Mereka meminta besok sudah ada tindak lanjut konkret yang diumumkan ke publik.

Bin Bin tidak menyanggupi hal itu. Dia memberikan janji sekitar pekan depan.

Tidak puas, Dhenni dan teman-teman meminta Bin Bin membuat pernyataan 'siap mundur' jika janjinya tidak terwujud.

Dalam keterangan di media sosialnya, mahasiswa Universitas Trisakti menyatakan, mereka menggelar demonstrasi sebagai bentuk "tanggung jawab moral".

Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti mengkritik sepak terjang penguasa.

"Atas nama pengabdian, ambisi dipelihara. Atas nama stabilitas, kritik dibungkam. Atas nama rakyat, kekuasaan dijalankan tanpa selalu mendengar jeritan mereka," demikian pernyataan mereka.

"Mereka bicara tentang demokrasi, tetapi gentar terhadap kritik. Menjanjikan kesejahteraan, tetapi membiarkan beban rakyat terus menumpuk. Menuntut kepercayaan, tetapi lupa bahwa kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan," tambah Kepresma Trisakti.

Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti (BEM FH Usakti) mempersoalkan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga tuntutan pemberantasan inkompetensi pejabat publik.

"Ketika hutan terbakar, rakyat terdampak. Ketika kebijakan bermasalah, rakyat menanggung akibatnya. Ketika kekuasaan gagal menjalankan tanggung jawabnya, mahasiswa tidak boleh memilih diam," tulis BEM FH Usakti dalam unggahannya.

BEM FH Usakti pun menetapkan tiga tuntutan utama atau tritura dalam aksi tersebut.

Pertama, memulihkan sektor ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional.

Kedua, memberantas inkompetensi serta menghapus rangkap jabatan pejabat publik.

Ketiga, menegakkan supremasi sipil.

Demo di Bundaran HI digelar mahasiswa dan warga sipil lainnya – 'Kita tunjukkan situasi tidak baik-baik saja'

Para pengunjuk rasa yang terdiri dari rombongan mahasiswa dan warga sipil menembus penjagaan aparat dan menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10) siang—bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Aksi ini adalah unjuk rasa pertama di lokasi tersebut setelah demonstrasi serupa berulang kali diadang aparat dalam beberapa bulan terakhir.

Di pinggir kolam Bundaran HI, massa tampak membentangkan beberapa spanduk, antara lain bertuliskan 'All Eyes on Karhutla' serta 'Prabowo-Gibran Gagal Total'.

Demonstrasi ini diwarnai berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan dan sindiran terhadap kebijakan pemerintah.

Sekitar pukul 18.00 WIB, aparat kepolisian berusaha mendorong para pengunjuk rasa menjauh dari Bundaran HI. Mereka memasang barikade, sambil memakai helm dan tameng.

Polisi terdengar melepaskan sejumlah gas air mata terhadap mahasiswa dan warga yang berdemo.

Pada 19.00 WIB hujan deras turun di sekitar Bundaran HI. Para demonstran dan aparat perlahan meninggalkan lokasi tersebut.

Fanda, mahasiswa dari Jakarta, menyatakan dirinya bergabung ke demonstrasi ini karena menganggap pemerintah tidak kompeten menangani karhutla di beberapa daerah.

Selama berbulan-bulan, kata Fanda, api terus berkobar dan masyarakat menjadi korban. Sementara itu, menurutnya, penegakan hukum kepada korporat juga tak serius.

"Aku berharap dengan demo ini bisa membuka mata pemerintah, karena ini menjadi bukti rakyat yang marah bisa bersikap dan beraksi, bahkan di lokasi yang terkenal sulit ditembus," paparnya.

Demonstrasi, menurut Adi, pekerja swasta di sekitar Bundaran HI, adalah langkah awal untuk memulai perubahan.

Walau menganggap demo ini mustahil menjatuhkan pemerintahan, dia menyebut harapan selalu ada di tangan masyarakat.

"Dengan demo, kita bisa menunjukkan kalau situasi enggak baik-baik saja," kata Adi.

Bagaimana kronologi sejak Rabu siang?

Sekitar pukul 15.00 WIB, sebagian massa lainnya tertahan beberapa ratus meter dari Bundaran HI. Mereka tidak bisa bergabung dengan massa di Bundaran HI karena diadang aparat kepolisian dan personel TNI AD.

Sebagian kelompok mahasiswa masih tertahan di depan Gedung UOB. Imbasnya Jalan Sudirman mengarah ke Bundaran HI dan MH Thamrin ditutup.

Sejumlah peserta demo sempat berlari dan berupaya menerobos adangan, tapi dikejar aparat.

Salah seorang peserta demo dari perguruan tinggi di Jawa Barat, Rian, menyesalkan sikap aparat.

Menurutnya, demonstrasi bagian dari hak warga negara yang dijamin konstitusi.

"Kami enggak mau bikin rusuh. Kami cuma gelisah dan ingin suara kami didengar," tegasnya.

Mahasiswa lainnya, Aqil, mengatakan aksi tersebut bukanlah tanpa sebab. Dia berkata aksinya dilakukan agar pemerintah membenahi kondisi saat ini ketika pendidikan semakin mahal dan harga-harga kebutuhan pokok makin naik.

Aqil juga menyoroti soal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yang menurutnya sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Kami pun menginginkan tata kelola negara terhadap APBN menyangkut anggatan pendidian dikelola, kami minta MBG, KDMP, pembangunsn batalion dihentikan. Karena itu sarat akan kepentingan, " ucapnya.

Siapa saja yang berdemo ke Bundaran HI, Jakarta?

Aksi ini diinisiasi oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar.

Mereka mencakup Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, serta BEM Universitas Diponegoro.

Kemudian ada Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, sampai BEM KM Universitas Negeri Semarang.

Dalam keterangan resminya, BEM UI menyebut demo 28 Oktober 2026 merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang dihelat di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026—bertepatan dua tahun kekuasaan Prabowo-Gibran.

Pada aksi kali ini, Komite Sadar mengusung tema "Tepati atau Pergi." Di media sosial, mereka menonjolkan simbol tiga jari (three-finger salute) yang dipopulerkan novel The Hunger Games sebagai materi kampanye.

Baca juga:

BEM UI menyatakan bahwa three-finger salute "telah bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas-batas fiksi."

Jauh sebelum riuh di jalanan, three-finger salute, sambung BEM UI, "telah menjadi bahasa universal bagi gerakan sosial prodemokrasi di berbagai belahan dunia."

"Mulai dari penolakan kudeta militer di Thailand dan Myanmar hingga perlawanan terhadap represi di Hong Kong. Terinspirasi dari semangat Revolusi Prancis, setiap jari membawa manifestasi nilai liberté [kebebasan], égalité [kesetaraan], dan fraternité [persaudaraan]," ucap BEM UI.

Dengan simbol itu, BEM UI mengungkapkan "sudah saatnya kita merebut kembali ruang demokrasi."

"Penggunaan simbol ini adalah identitas kita bersama untuk merapatkan barisan, baik di jalanan maupun dalam aktivisme digital," tegas mereka.

Sementara di Yogyakarta, aksi dijadwalkan berlangsung di tiga lokasi: area gedung DPRD, depan Istana Negara, serta sekitar Nol Kilometer.

Akun Gejayan Memanggil, lewat unggahannya, mengutarakan aksi hari ini tak ubahnya "menari-nari di jalanan."

Baca juga:

Mereka turut mengingatkan kepada peserta aksi supaya menanggalkan jaket almamater tempat menimba ilmu.

"Di tengah buruh, warga, praktisi seni, penjual bunga, penjual sayur, dan pedagang cilok, jaket almamater bisa memberi kesan bahwa gerakan ini milik mahasiswa semata, dan yang lain sekadar pendukung," ujar akun Gejayan Memanggil.

"Pakaian sipil yang sama membuat semua orang tampak sebagai pemilik tuntutan."

Selain dari akun Gejayan Memanggil, ajakan untuk turun demo dilontarkan Forum BEM DIY, BEM KM Fakultas Vokasi UNY, serta Serikat Pekerja Kampus.

Apa saja tuntutannya?

Terdapat lima tuntutan yang dibawa Komite Sadar.

Pertama, meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional yang melanda di berbagai daerah, seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Di dalam poin ini, Komite Sadar juga mendesak pemerintah mengadili korporasi yang dipandang menyebabkan bencana ekologis.

"Kami juga menuntut pemerintah menuntaskan integrasi tata kelola lahan, menyegerakan one map policy, dan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup dalam perumusannya, agar tercipta transisi energi yang berkeadilan, lingkungan hidup yang terlindungi, dan terpenuhinya hak ruang hidup masyarakat," tulis mereka.

Kedua, menuntut pemerintah mengelola APBN berdasarkan kepentingan rakyat dengan cara menghentikan program-program yang dinilai tidak memberi manfaat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurut Komite Sadar, program MBG, misalnya, dalam RAPBN 2027 telah menyedot 29% dari anggaran pendidikan—atau Rp240 triliun. Sedangkan KDPM disebut "mengunci dana desa" yang membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar.

"MBG dan KDMP hanya secuil dari program politik untuk bagi-bagi kue yang digunakan oleh rezim ini. Pertanyaannya, kalau yang diuntungkan dari program pemerintah adalah TNI, Polri, dan oligarki, untuk apa rakyat membiayainya?" tanya mereka.

Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan, memperbaiki pelayanan dasar, dan menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas.

Komite Sadar beranggapan sekolah makin mahal dan yang paling terpukul adalah masyarakat pinggiran. Hanya 6,03% warga pedesaan lulus perguruan tinggi, kurang dari separuh angka di kota.

Rantainya berlanjut ke dunia kerja, dengan 35,40% pekerja di Indonesia hanya berpendidikan SD ke bawah dan terjebak di pekerjaan tanpa perlindungan.

Isu ini, terang Komite Sadar, memiliki urgensi yang tinggi mengingat pembahasan revisi UU Sisdiknas tengah berjalan di Baleg DPR.

Permasalahan ini juga meluas ke sektor-sektor pelayanan dasar lainnya seperti layanan kesehatan dengan keterbatasan dokter di puskesmas, ketersediaan akses ke air minum perpipaan yang masih kurang, hingga fasilitas lainnya yang menjadi hak konstitusional dari masyarakat.

Keempat, meminta pemerintah mengatasi persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), di samping berhenti menggunakan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan.

"Hukum justru dikangkangi dan digunakan untuk melayani kepentingan penguasa. Rakyat bisa melihat legislasi dibuat tanpa partisipasi publik yang bermakna dan secara jelas melanggengkan praktik KKN," tulis mereka.

Terakhir, kelima, Komite Sadar mendesak pemerintah "mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil."

Komite Sadar mencontohkan peristiwa yang membuat pengemudi ojol, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi. Lalu ada aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang disiram air keras lantaran aktif menolak militerisasi.

"Mereka bukan kasus terpisah. Di rezim ini ribuan orang telah ditangkap sewenang-wenang hanya karena bersuara. Negara lebih memilih mengadili mereka yang kritis ketimbang 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terus mencoba dilupakan," kata Komite Sadar.

"Semua ini merupakan bentuk militerisasi, usaha untuk baik secara struktural dan kultural untuk merusak nilai-nilai sipil seperti HAM dan Demokrasi."

Belasan ribu personel aparat dikerahkan

Sebanyak 14.324 personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait disiagakan, Rabu (28/10), menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Akhmadi.

Aparat dikerahkan ke sejumlah lokasi di Jakarta, yaitu Medan Merdeka Selatan, Bundaran HI, dan Gedung DPR/MPR RI.

"Ada beberapa aktivitas masyarakat, pada hari ini ada 77 kegiatan: 53 aksi penyampaian aspirasi dan 24 kegiatan masyarakat lainnya di wilayah DKI Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, kepada Kompas.com.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terbuka atas berbagai masukan yang diberikan masyarakat.

"Pemerintah akan terus terbuka terhadap masukan masyarakat dan interaksi ini merupakan ruang positif yang perlu dijaga bersama," ujar Syahganda dalam keterangannya.

Demo di Yogyakarta

Ribuan massa aksi dari Aliansi Rakyat Yogyakarta juga menggelar aksi pada Rabu (28/10).

Mereka terdiri dari sejumlah elemen gerakan rakyat, aktivis, dan mahasiswa, antara lain Forum Cik Di Tiro, Front Perjuangan Pemuda Indonesia Yogyakarta, Front Mahasiswa Nasional, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mahasiswa kampus lain di Yogyakarta, serta pendukung sejumlah klub sepak bola.

Mereka mulai memadati Titik Nol Kilometer sekitar pukul 15.00 WIB, lalu berorasi di sana.

Zainal Arifin Mochtar, guru besar ilmu hukum UGM yang berpartisipasi dalam aksi, mengajak semua pemuda untuk meneriakkan revolusi dan melawan rezim yang yang tidak berpihak pada rakyat.

"Kalian bisa datang dari mana saja, tapi tuntutan kita sama, tujuan kita sama, runtuhkan kekuasaan yang sombong ini," katanya.

Semakin sore massa aksi bertambah banyak. Masing-masing perwakilan kelompok demonstran bergantian berorasi.

Beberapa isu yang mereka angkat, antara lain penetapan karhutla sebagai bencana nasional, kritik terhadap program makan bergizi gratis (MBG), upah buruh layak, hingga isu korupsi Stadion Mandala Krida.

Usai membacakan tuntutan, massa aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 18.00, namun sebagian beralih ke arah DPRD Yogyakarta.

Tim Advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyebut menerima laporan ada 48 orang yang hilang kontak saat demonstrasi, pada Rabu (28/10)

Dari jumlah tersebut, 34 orang ditangkap polisi. Mereka awalnya dibawa ke gedung DPRD DIY, kemudian ke Polda DIY. Mereka telah dibebaskan pada Kamis (29/10) tengah malam, termasuk seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang awalnya dikabarkan hilang kontak.

Kemudian 14 orang lainnya terkonfirmasi telah kembali ke rumah, kata Royan Juliazka Chandrajaya, pengacara Publik LBH Yogyakarta yang ikut menangani kasus ini.

"Kami ke sana (Mapolda DIY) semalam, dan sudah dibebaskan semua," katanya.

Alasan penahanan mereka di Polda DIY, menurut Royan, adalah keterlibatan dalam demonstrasi.

LBH Yogyakarta menuding polisi telah serampangan dalam menangani dan menangkap para demonstran. Menurut mereka, korban penangkapan mengalami luka sobek di bagian kepala, mata bengkak, serta luka di bagian kaki akibat tendangan.

Menurut LBH, rata-rata mereka diduga dianiaya ketika masih di luar area gedung DPRD.

"Yang mukulin ada yang berseragam dari pihak kepolisian, juga ada yang mereka sebut sebagai preman, mukulin pakai kayu, batu," kata Royan, memaparkan berdasarkan kesaksian korban penangkapan.

Royan juga menyebut ada seorang wisatawan di Tugu Yogyakarta yang menjadi korban salah tangkap, yang berasal dari Cilacap.

"Di Tugu ada polisi sweeping sama preman. Dia ditangkap dan digebukin di situ," kata Royan.

"Jadi kita berasumsi banyak sekali di dalam yang bukan massa aksi yang ikut ditangkap. Salah satunya ini (dari Cilacap), korban salah tangkap," imbuh Royan.

Polda DIY belum menanggapi tudingan adanya salah tangkap dan pemukulan terhadap peserta aksi yang ditangkap. Namun dari rilis resmi Polda DIY, Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, mengonfirmasi telah membebaskan 34 orang yang ditahan saat aksi 28 Oktober.

"Sebanyak 34 orang yang sempat kita berikan perlindungan pada saat kericuhan di Gedung DPRD DIY telah dipulangkan dan dijemput oleh keluarga masing-masing dan dari pihak LBH Yogyakarta," kata Kombes Pol Ihsan seperti dalam rilis Polda DIY, Kamis (29/10).

Demo di Makassar

Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Universitas Hasanuddin hingga Universitas Negeri Makassar (UNM), menggelar aksi memperingati Hari Sumpah Pemuda pada di Jalan Flyover Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (28/10).

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan 'Evaluasi 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran'.

Para mahasiswa memberi nilai "11 dari 100" kepada rezim Prabowo-Gibran dalam menjalankan pemerintahan 2 tahun ini.

"Itu dilihat dari kondisi pemerintahan saat ini," tegas M Taufik, mahasiswa Universitas Hasanuddin kepada pada jurnalis Darul Amri yang meliput untuk BBC News Indonesia.

Taufik menilai, Prabowo-Gibran banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat, serta tak cukup melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan.

"Seperti yang kita juga lihat, bahkan sampai saat ini, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kalimantan, Sumatera dan juga NTT. Sampai saat ini, belum ditetapkan sebagai bencana nasional," katanya.

Demo di Purwokerto

Sementara itu, sekitar 300 warga yang tergabung dalam Aksi Rakyat Banyumas (ARB) menggelar aksi di Alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu (28/10).

Mereka membawa pocong, keranda jenazah, serta puluhan pamflet berisi tuntutan agar program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banyumas diaktifkan kembali. UHC merupakan skema cakupan kesehatan semesta yang memberikan kemudahan akses layanan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pendemo juga menyoroti kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai melalui APBD dan berstatus nonaktif.

Koordinator ARB, Budi Ari Artanto, mengatakan pengaktifan kembali UHC menjadi tuntutan utama karena menyangkut akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

"Ini merupakan aksi yang kedua. Tuntutannya masih sama yakni UHC diaktifkan. Karena kalau tidak diaktifkan kami akan melakukan aksi berjilid-jilid," tegas Budi.

Dia juga menyebut, kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif membuat sebagian warga takut mengakses layanan medis karena khawatir harus menanggung biaya pengobatan sendiri.

Budi menyoroti kebutuhan anggaran pengaktifan kembali UHC yang menurutnya mencapai Rp3,2 miliar.

Menurut Budi, pemerintah daerah dan DPRD seharusnya dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menemui mereka dan menandatangani komitmen pengaktifan kembali UHC. Akhirnya Bupati Sadewo menemui para peserta aksi di Alun-alun Purwokerto.

Dalam pertemuan tersebut, Sadewo bersedia menandatangani pakta integritas terkait pengaktifan kembali UHC dengan sejumlah catatan.

Dalam dokumen tersebut, Sadewo berkomitmen untuk menginstruksikan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappedalitbang agar segera menyelesaikan regulasi, anggaran, serta administrasi yang diperlukan untuk pengaktifan UHC.

Pakta integritas tersebut juga mencantumkan target agar UHC Kabupaten Banyumas aktif dan dapat digunakan masyarakat paling lambat 28 Oktober 2026.

Bupati turut menyatakan kesediaannya mempertanggungjawabkan secara hukum dan moral apabila target tersebut tidak terealisasi.

Demo di Malang

Guyuran hujan tak menyurutkan aksi mahasiswa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/10).

Massa yang mengenakan pakaian serba hitam membentangkan spanduk bertulis, 'Padamkan Karhutla'. Para mahasiswa menggunakan simbol tiga jari.

Jari telunjuk, sebagai bentuk pengingat kepada rezim Prabowo-Gibran, jari tengah menjadi perlawanan terhadap segala bentuk penindasan, dan jari manis untuk menagih janji-janji manis yang disampaikan oleh rezim dari Prabowo.

‎Ardan, pimpinan kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, menyatakan enam tuntutan mahasiswa dan satu seruan. Pertama menuntut pemerintah menetapkan bencana kebakaran hutan. Kedua menuntut penurunan harga bahan pokok, pajak, biaya pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan BBM untuk rakyat. ‎

‎Ketiga menuntut lapangan pekerjaan yang layak, berkualitas, naikan upah, hapus sistem kerja kontrak dan alih daya. Keempat, menuntut redistribusi tanah, modal, dan teknologi untuk kaum tani, nelayan, dan kaum miskin perkotaan.

Kelima, stop penjarahan anggaran negara, evaluasi MBG dan bubarkan KDMP. Keenam, kembalikan militer ke barak, dan adili pelanggar HAM berat.

‎"Bubarkan batalyon teritorial pembangunan," kata Ardan.

Mereka juga menyerukan usut tuntas dan keadilan untuk penyintas tragedi Kanjuruhan.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.