Kampus diminta 'terlibat aktif' bangun dapur MBG, bagi-bagi proyek?

Keterlibatan perguruan tinggi dalam program makan bergizi gratis dianggap sebagai upaya "membungkam suara-suara kritis" terhadap proyek yang dianggap bermasalah ini.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan kampus harus terlibat aktif dan tidak hanya menjadi penonton dalam program pemerintah, khususnya terkait pembentukan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Salah satu perguruan tinggi negeri yang baru-baru ini meresmikan dapur MBG adalah Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wakil Yayasan Metavisi Akademik Nusantara, La Halisu, berkata keterlibatan pihaknya dalam program ini berawal dari permintaan pemerintah.

Dalam proses verifikasi, yayasan di bawah naungan Unhas ini dianggap mampu lantaran memiliki lahan kosong, sumber daya, serta kemampuan finansial. Hingga akhirnya dikontrak oleh BGN.

Jauh sebelum terjun ke MBG, perguruan tinggi juga telah "digoda" dengan pemberian konsesi tambang.

Mengapa, keterlibatan kampus dalam proyek makan bergizi gratis dianggap tak lebih dari sekadar "bagi-bagi proyek"?

Seperti apa dapur MBG milik Unhas?

Peresmian dapur MBG milik Universitas Hasanuddin berlangsung pada Selasa (28/04)—yang dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Rektor Unhas Jamaluddin Jompa, dan rektor dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia serta jajaran pimpinan kampus.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut Unhas menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) pertama yang memiliki SPPG di Indonesia Timur.

Ia berharap Unhas tidak hanya berperan sebagai pengelola dapur, tapi menyediakan rantai pasokan secara mandiri.

Dan, dengan keterlibatan perguruan tinggi Dadan juga berharap dapat menghasilkan program MBG yang lebih baik serta berkualitas.

"Bapak Rektor ini sangat progresif, inovatif, dan luar biasa dalam membangun SPPG karena sangat gesit dalam mendukung program makan bergizi gratis," kata Dadan sambil menambahkan SPPG tersebut juga menyediakan pengolahan air yang sudah siap minum.

BBC News Indonesia mengunjungi dapur Tamalanrea 14 milik Unhas yang berlokasi di Kecamatan Tamalanrea.

Bangunan dengan luas 20x15 meter persegi ini berada di belakang masjid yang ada di dalam kampus Unhas.

Di dalamnya, sudah ada berbagai macam peralatan untuk memproduksi makanan, tempat pencucian bahan baku, lemari pendingin, alat masak hingga wadah ompreng.

Wakil Yayasan Metavisi Akademik Nusantara, La Halisu, menjelaskan proses pendirian dapur ini berlangsung sejak Oktober 2025. Itu artinya, pengerjaan tidak sampai tujuh bulan.

Yayasan ini, katanya, telah lama dibentuk Unhas dan mulanya berfokus pada bidang pendidikan. Meski, tak pernah bersinggungan dengan tata boga, dia mengklaim program MBG masih sejalan dengan tujuan pendirian yayasan.

Soal penerima manfaat, ada sembilan sekolah, yang terdiri dari: enam TK, satu SD, satu SMP, dan satu SMA.

"Itu bukan pihak kampus yang menentukan (sasaran penerima manfaat), tapi BGN. Total seluruhnya ada 2.500 orang setiap hari," imbuhnya.

Pekerja di dapur ini berjumlah 20 orang. Mereka berasal dari masyarakat sekitar kampus dan bertugas sebagai: penerima barang, persiapan, produksi, pemorsian, distribusi, pencucian ompreng, keamanan.

Untuk bahan baku, Halisu bilang pihak yayasan memanfaatkan sumber daya yang terdapat di sejumlah fakultas. Semisal, di Fakultas Pertanian, terdapat sayur mayur, buah-buahan, dan beras. Di Fakultas Peternakan tersedia telur, ayam, dan daging.

"Semua bahan-bahan tadi, yang bisa diproduksi Unhas, maka kami akan maksimalkan untuk digunakan di dapur," ucapnya kendati mengakui bahwa bahan baku dari Unhas belum mencukupi untuk seluruh penerima manfaat.

Ia menuturkan keterlibatan Unhas dalam proyek MBG bermula dari permintaan pemerintah agar pihaknya ikut "menjalankan program" tersebut.

Dalam proses verifikasi, Unhas dianggap mampu lantaran memiliki lahan kosong, sumber daya, serta kemampuan finansial. Hingga akhirnya dikontrak oleh BGN.

Unhas sendiri menerima permintaan itu karena bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

"Di sisi lain, kami punya profesionalisme untuk mengelola yayasan sehingga dianggap mampu menjalankan kerjasama antara BGN dengan pemerintah dan Unhas."

"Ada dua sisi yang sama-sama punya kepentingan," cetusnya.

Mendikti Saintek: Perguruan tinggi jangan jadi penonton saja

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, bilang fasilitas dapur MBG yang dibangun Unhas bisa ditiru alias menjadi contoh konkret peran perguruan tinggi dalam mendukung program prioritas pemerintah. Sekaligus, memperkuat posisi kampus sebagai institusi mandiri.

Ia pun menegaskan perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi penonton, tapi harus terlibat langsung dalam implementasi kebijakan, termasuk soal pemenuhan gizi masyarakat.

Menurut Brian, SPPG di Unhas akan dikembangkan sebagai teaching factory yang mendukung praktik dan riset mahasiswa. Dapur ini juga diproyeksikan sebagai pusat pengembangan sistem MBG yang bisa direplikasi secara lebih luas.

"SPPG ini nantinya bisa menjadi tempat praktik, penelitian, dan pengembangan lebih lanjut program MBG," katanya.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok, menuturkan keterlibatan kampus negeri dalam program MBG sebetulnya sudah dibicarakan kira-kira dua bulan lalu dalam diskusi terbatas antara Mendikti Saintek dengan sejumlah rektor.

Dalam pembicaraan itu, muncul bahasan soal program andalan Presiden Prabowo Subianto yang banyak menuai protes dari masyarakat. Padahal, klaimnya, niatan Presiden sesungguhnya baik.

"Pak Menteri lalu mengatakan, bagaimana kalau misalnya kampus bisa melaksanakan sekaligus mencontohkan yang baik. Bukan hanya (mendirikan) dapur yang layak, tapi menyediakan makanan bergizi dengan harga yang relatif murah," ujar Eduart kepada BBC News Indonesia, Rabu (30/04).

Permintaan itu, sambungnya, disambut dengan tangan terbuka. Apalagi, menurutnya, beberapa kampus memiliki sumber daya—program jurusan—yang pas terkait gizi. Tak cuma itu, ia mengklaim kampus juga mempunyai data penerima manfaat.

Kelebihan lain, keberadaan dapur MBG bisa menjadi sarana untuk magang para mahasiswa dan dapat menganalisis dampak dari program ini di suatu daerah maupun sekolah.

Berangkat dari situ, sejumlah kampus yang menaungi yayasan mengajukan diri untuk membuka dapur MBG. Ada pula yang disebutnya "mendapat penugasan".

Sejauh ini, katanya, baru Universitas Hasanuddin yang meresmikan SPPG.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Budi Djatmiko, mengaku tidak tahu adanya pembahasan seperti disebut Eduart Wolok.

Tapi sejak dua tahun lalu, beberapa yayasan yang dimiliki perguruan tinggi swasta sudah menjadi pengelola dapur MBG. Semisal, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) di Bandung dan Universitas Narotama di Surabaya.

Kedua kampus tersebut mengajukan diri karena, klaimnya, punya lahan yang cukup luas untuk mendirikan dapur MBG dan sejalan dengan program studi di kampus tersebut.

"Ibaratnya kampus harus ada semacam laboratorium, dengan memanfaatkan (program MBG) bisa mengintegrasikan akademik dengan inovasi," ucapnya kepada BBC News Indonesia.

"Mahasiswa di ULBI kan mempelajari masalah logistik, pengiriman, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu bisa praktik kerja di sana."

Uang untuk mendirikan dapur MBG tersebut menggunakan dana investor. Tidak ada sama sekali pemberian dari pemerintah, klaimnya. Hanya saja, karena yayasan belum berpengalaman di bidang tata boga, mereka merekrut "orang-orang yang berlatar belakang di bidang katering."

Sasaran atau penerima dari dapur-dapur itu adalah anak-anak SD, SMP, SMA yang dekat dengan lingkungan kampus.

Terlepas dari itu, baik Eduart Wolok dan Budi Djatmiko berkata kampus akan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk MBG.

"Kritis itu kan bukan berarti harus tidak sepaham, bisa saja sepaham tetapi perlu bagaimana cara agar lebih optimal, misalnya," ujar Eduart Wolok.

Membungkam suara kritis?

Masalahnya, keterlibatan kampus dalam program MBG dianggap sebagai upaya "membungkam suara-suara kritis" terhadap proyek bermasalah ini, kata pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto.

Kalaupun ada suara kritis dari kampus, Totok berpandangan, tidak akan setajam seperti yang seharusnya. Perguruan tinggi yang sejatinya berperan menyuarakan kebenaran, bakal bermain aman lantaran sudah "terkooptasi" oleh uang hasil proyek pemerintah.

"Misalnya saya jadi konsultan pemerintah dan dibayar, tapi dibilang boleh tetap kritis, apakah saya bisa melakukan itu?" tanyanya.

"Saya tidak yakin."

Totok juga menilai program MBG sudah menjadi alat pencari popularitas presiden. Sehingga siapa saja yang mengkritisi program ini akan diberikan "porsi" berupa dapur MBG yang bersumber dari anggaran negara sebesar Rp335 triliun.

Itu mengapa, dia menilai keterlibatan kampus dalam proyek MBG tak lebih dari sekadar "bagi-bagi proyek".

"Jadi ini seperti bagi-bagi proyek saja," cetusnya.

"Kampus memang punya kemampuan atau memiliki jurusan yang kaitannya dengan gizi, nutrisi, pangan. Tetapi, apakah motifnya murni untuk akademik," sambungnya.

"Perguruan tinggi sudah punya tupoksi sendiri, dan saya kira kalau sesuai dengan bidangnya ya kenapa tidak. Masalahnya, seolah-olah ini dijadikan bagi-bagi proyek supaya berkurang kritikannya."

Karena itulah, Totok menyarankan kampus negeri maupun swasta agar berpikir dua kali untuk terlibat dalam proyek tersebut. Apalagi, beberapa kajian dan fakta di lapangan membuktikan program ini bermasalah.

"Jadi banyak masalah, kalau kampus ikut ambil bagian, itu kayak menambah masalah. Kecuali kampus punya kontrol yang lebih besar dalam proses tata kelola dan segala macam."

"Tapi, program MBG ini sangat top-down, seandainya ada problem akan ditanggung oleh kampus. Ibaratnya tidak ikut membuat keputusan, tapi ketimpa masalah."

Sebagaimana diketahui, kasus keracunan menjadi persoalan yang paling banyak disorot. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sejak awal 2025 hingga April 2026, setidaknya ada 33.626 pelajar mengalami keracunan yang diduga terkait MBG.

Selain itu, lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan ada seratusan yayasan atau mitra SPPG yang mendapatkan proyek tersebut karena diduga punya koneksi dengan lingkaran pejabat.

Terbaru, ICW mendapati adanya dugaan markup anggaran terkait harga bahan pangan, praktik monopoli pemasok bahan baku, keterlibatan pihak berpengaruh dalam rantai pasok, hingga pengadaan fiktif.

BBC News Indonesia turut merekam suara-suara penolakan masyarakat terhadap pendirian dapur MBG lantaran dianggap mengganggu kenyamanan warga, mencemari lingkungan, dan minim keterlibatan pelaku usaha mikro dan warga sebagai pekerja dapur.

Sejumlah pekerja di dapur MBG bahkan mengaku tidak pernah mendapatkan kontrak kerja tertulis, tidak memperoleh uang lembur, kelebihan jam kerja, dan tak ada jaminan BPJS.

ICW: Tidak ada relevansinya

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, juga menilai tidak ada relevansinya institusi pendidikan menjadi penyedia Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sama halnya, ketika Polri dan TNI membuka ribuan dapur MBG.

"Padahal tugas utama mereka di penegakan hukum yang masih membutuhkan pembenahan, tapi malah diberikan kerjasama di luar tupoksinya," ujar Seira kepada BBC News Indonesia.

"Apakah (kampus terlibat dalam MBG) bentuk pengejawantahan dari pemikiran BGN, karena anggaran MBG diambil dari dana pendidikan, maka jadi cocok untuk kerjasama."

Ketimbang memaksakan diri menjadi pengelola dapur MBG, perguruan tinggi sebaiknya fokus pada upaya mendesak pemerintah menyejahterakan guru dan dosen, memperbaiki kualitas sarana-prasarana pendidikan, dan sebagainya.

Termasuk, mencari jalan keluar dari wacana pemerintah yang ingin menghapus jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.

"Itu aspek-aspek penting untuk dibenahi dalam payung besar permasalahan pendidikan."

"Sudah terlalu banyak akrobatik program MBG ini, yang mana lagi-lagi sangat jauh dari tujuan awalnya untuk meningkatkan kualitas gizi."

Terlepas dari itu, ICW juga mengkritik keputusan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyatakan bakal tetap memberikan insentif harian sebesar Rp6 juta kepada dapur-dapur yang ditutup sementara.

Hal itu dia sampaikan saat meninjau SPPG Unhas, Selasa (28/04).

"Untuk yang (ditutup) sementara itu tetap diberi (insentif). Karena dia harus mengurus yang lain-lain," kata Dadan.

Saat ini, ada 1.720 SPPG yang ditutup sementara. Ia menyebut, jumlah itu turun dibandingkan SPPG yang telah ditutup sejak awal April lalu. Sebagian besar penutupan dilakukan karena tidak adanya sistem instalasi pengolahan air limbah.

Selain itu, belum ada sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS).

Seira berkata, keputusan pemberian insentif itu sangat tidak masuk akal dan menunjukkan Kepala BGN Dadan Hindayana melanggar aturannya sendiri.

Merujuk pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026, disebutkan bahwa insentif berupa Rp6 juta per hari diberikan kepada SPPG yang memenuhi standar kapasitas dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh BGN.

Ketika, SPPG tersebut ditutup karena tidak memenuhi standar dan spesifikasi BGN, maka itu artinya mereka tidak berhak mendapatkan insentif.

"Dari situ harusnya sudah sangat mudah untuk melihat bahwa tidak ada lagi justifikasi memberikan insentif Rp6 juta tersebut."

"Jadi, pernyataan Kepala BGN tidak ada dasar hukumnya. Dia berpotensi membuang anggaran negara yang sangat besar dan tidak jelas peruntukannya untuk apa."

Perhitungan kasarnya, anggaran yang dibuang percuma dari pemberian insentif itu bisa mencapai Rp10,32 miliar per hari.

Atas dasar itulah, dia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bergerak melakukan penyelidikan atas indikasi "pelanggaran penggunaan anggaran negara" tersebut.

Wartawan Muhammad Aidil di Makassar berkontribusi untuk laporan ini.